REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Perdagangan membidik enam perjanjian dagang internasional pada 2017. Fokus pemerintah tetap pada meniadakan hambatan tarif berupa bea masuk ke negara-negara terkait.
Keenam perjanjian dagang tersebut yakni Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indonesia-European Free Trade Association (EFTA), general review Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (EPA), review Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (PTA), Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement (PTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
"Untuk meningkatkan ekspor dan membuka pasar baru sesuai perintah Presiden Jokowi, maka kita harus menyiapkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara tersebut yang berada dalam posisi menguntungkan untuk negara," ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Jakarta.
Khusus untuk perundingan RCEP dimana Indonesia menjadi ketua juru runding, Enggar menyebut pemerintah mengupayakan betul agar perjanjian dagang internasional tersebut dapat disepakati pada tahun ini. Perundingan RCEP sendiri terdiri dari 17 putaran.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, menambahkan lewat perjanjian-perjanjian dagang tersebut, fokus pemerintah tetap pada meniadakan hambatan tarif berupa bea masuk ke negara-negara terkait. Dengan begitu, produk-produk Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar internasional.
Pada tahun ini, Kementerian Perdagangan juga membidik pasar-pasar non-tradisional di wilayah Afrika, Timur Tengah, Eurasia, India, Bangladesh, Pakistan dan Srilanka. "Kami sudah menetapkan 10 produk yang berpotensi ekspor ke negara-negara tersebut," ucap Oke, saat dihubungi Republika.
Adapun produk ekspor yang akan didorong untuk masuk pasar luar negeri dikelompokkan berdasarkan negara tujuan. Untuk Afrika misalnya, pemerintah mendorong antara lain produk besi dan baja, sereal, plastik, produk farmasi dan komponen permesinan. Sementara untuk pasar Timur Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika