REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN — Pemerintah memastikan penyelesaian pembangunan fisik jalan tol trans-Jawa tidak lagi terhambat keterbatasan anggaran. Berbagai instrumen pembiayaan telah disiapkan guna mempercepat tersambungnya jalan tol tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di sela meninjau proses pembangunan fisik jalan tol Semarang-Solo ruas Bawen-Salatiga, di wilayah Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/2).
Sri Mulyani bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisputra Zuna telah meninjau secara fisik berbagai program jalan tol Semarang-Solo sepanjang 73 kilometer ini. Hal itu termasuk berbagai progres yang dihadapi serta hal- hal yang menyangkut tindakan dalam menyingkronkan masalah pembiayaan dengan kebutuhan untuk menyelesaikan secara fisik jalan tol yang menjadi bagian dari tol trans-Jawa ini.
Menurut dia, jalan raya merupakan salah satu urat nadi, terutama di daerah di mana berkembang aktivitas masyarakat dan ekonomi serta mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. “Sehingga jalan tol ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” ujar Sri.
Dalam kesempatan ini Menkeu menegaskan, APBN dalam mendukung berbagai pembangunan infrastruktur bisa dilakukan dalam berbagai skema. Namun yang terpikir selama ini hanya berapa jumlah anggaran yang diberikan kepada Kementerian PUPR. Padahal ada beberapa skema pembiayaan yang bisa dilakukan. Pemerintah juga bisa memberikan dalam bentuk penanaman modal negara melalui berbagai BUMN, seperti Adhi Karya, Waskita Karya, dan lainnya. Selain itu, pembiayaan bisa dalam bentuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang akan menjembatani kebutuhan pembiayaan jika dari APBN datangnya tidak bisa secepat dengan kebutuhan untuk menyelesaikan proyek secara fisik.
Oleh karena itu, ia meminta kepada Kementerian PUPR dan BPJT untuk memikirkan skema tersebut. Nanti bersama- sama dengan Kementerian Keuangan memikirkan seluruh instrumen yang ada untuk bisa mampu membiayai secara baik.
Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengakui, dalam mewujudkan jalan tol trans-Jawa terhambat kendala klasik, soal pembebasan lahan. Namun dari papan panel yang dipresentasikan dalam kunjungan Kenkeu ini terungkap untuk pembebasan lahan tol ruas Solo-Kertosono atau dari Salatiga-Kartosuro-Solo sudah 97 persen lebih. “Walaupun beberapa lahan. Ada juga yang sudah 100 persen tetapi jika rata-rata sudah 97 persen lebih,” katanya.
Demikian halnya untuk Kartosuro-Sragen-Ngawi juga sudah 93 persen lebih. Oleh karena itu, Basuki menyebutkan sudah tidak ada masalah dengan pembebasan lahan, karena sudah ada beberapa terobosan yakni pertama Undang Undang yang baru dan kedua izin dari Menteri Keuangan untuk menggunakan dana talangan BUJT itu mempercepat pembebasan lahan. “Jadi insya Allah akhir 2018 trans-Jawa sudah tersambung,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika