REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Pemerintah Provinsi (pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) akan membangun industri pembuatan garam. Sumber garam yang cukup melimpah dan lahan yang masih luas membuat industri tersebut layak dibangun di provinsi ini. Namun, pemprov memerlukan lahan yang lebih luas untuk membangun industri ini.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan, provinsi ini memiliki suhu yang cukup panas sehingga cocok untuk pengembangan garam. PN Garam memang sudah melakukan pengelolaan dan produksi garam, tapi lahan yang digunakan masih kecil hanya sekitar 40 hektare. 

Kemudian, PN Garam menggandeng masyarakat setempat yang juga petani garam dan membuat lahan yang dibuat produksi meningkat hingga ratusan hektare.‎ "Jadi intinya di PN Garam, tapi ada juga plasma-plasmanya yang sekarang sedang berjalan," papar Frans, Kamis (16/2).

Untuk membangun industri garam minimal diperlukan lahan seluas 1.000 hektare. Industri ini dipastikan bisa memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan garam masyarakat. Luas lahan ini lah yang tersedia di NTT.

Permintaan pembangunan ini pun telah diminta presiden agar bisa secepatnya dikerjakan‎. Namun persoalannya, terdapat pada hak guna lahan yang menahan perusahaan atau investor untuk segera membangun industri garam.

Frans menjelaskan, lahan yang ada di NTT luas tapi terkendala dengan perizinan. Dalam waktu dekat, Pemprov NTT akan menyurati Kementerian Agraria agar lahan menganggur tersebut bisa diambil negara dan segera digunakan.

‎Lahan yang terlantar di NTT disebut mencapai ribuan hektare. Paling banyak terdapat di Kabupaten Kupang. Lahan tersebut terlantar karena sudah puluhan tahun tidak ada aktivitas. Selain di Kupang, ada juga di Flores dan di daerah Nigikiau dan Lembata.

Ikuti Whatsapp Channel Republika