REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan melakukan pertemuan dengan delapan kaepala eksekutif dari delapan perusahaan retail terbesar seperti Target Corp, Best Buy Co Inc, dan JC Penney Company Inc untuk membahas reformasi pajak, serta perbaikan infrastruktur.
Hal ini merupakan pertama kalinya para kepala eksekutif industri ritel menyambangi Gedung Putih untuk berdiskusi mengenai kebijakan pajak untuk semua produk impor, sebab akan menaikkan harga di tingkat konsumen dan mengancam bisnis mereka.
"Mengingat posisi industri ritel sebagai sektor yang terbesar di AS, mereka memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Presiden Trump tentang kebijakan yang tersebut," ujar juru bicara Retail Industry Leaders Association Brian Dodge dilansir Reuters, Rabu (15/2).
Lihat juga: Ekspansi Industri Ritel Jerman Bikin AS Khawatir
Masukan dari para pelaku industri ritel tersebut memiliki urgensi sebab Trump sedang menyelesaikan rencana kebijakan pajak, dan akan diumumkan dalam beberapa pekan mendatang. Perusahaan yang bergantung pada impor seperti industri otomotif, refinary, dan ritel akan terkena dampak siginifikan apabila Trump memutuskan kebijakan pajak impor.
Kebijakan pajak impor juga telah mendorong sejumlah perusahaan besar AS saling berkoalisi. Misalnya saja sekelompok perusahaan eksportir seperti Boeing Co, General Electric Co, dan Pfizer Inc telah membentuk koalisi untuk mendukung pajak impor.
Sementara, para pelaku industri ritel menyatakan bahwa pajak 20 persen atas barang impor akan menyebabkan harga di tingkat konsumen naik dan mengancam pertumbuhan industri. Apalagi hampir semua produk yang ada di AS merupakan produk impor, mulai dari pakaian, sepatu, elektronik , makanan, kopi, dan kelapa sawit.
Industri ritel di bidang elektronik Best Buy misalnya, telah menganalisis jika pajak impor 20 persen diberlakukan maka akan menghapus laba bersih perseroan sebesar 1 miliar dolar AS per tahun. Selain itu, perseroan juga akan mengalami kerugian mencapai 2 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika