REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita menilai upaya pemerintah menekan waktu inap barang (dwelling time) di pelabuhan salah sasaran. Sebab, menurutnya, turunnya dwelling time tidak otomatis menurunkan biaya logistik.

"Pemerintah itu kadang-kadang salah sasaran. Dwelling time hanya bagian kecil dari logistik. Kalau dwelling time bisa turun di bawah dua hari, bukan berarti biaya logistik kita langsung ikut turun," ujar Zaldy, dalam sebuah forum diskusi di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu (8/2).

Ia menyarankan agar pemerintah fokus menurunkan dwelling time hanya untuk jalur prioriotas dan jalur hijau. Sebab, di kedua jalur tersebut rata-rata digunakan untuk bahan baku industri. Adapun jalur kuning dan jalur merah berisi barang-barang konsumsi dan barang mewah yang memang membutuhkan pemeriksaan lebih hati-hati oleh petugas bea cukai.

Jika pemerintah fokus pada jalur prioritas dan hijau, Zaldy meyakini dwelling time yang saat ini rata-rata 2,8 hari dapat turun menjadi di bawah dua hari. Namun, apabila pemerintah mempercepat akses untuk semua jalur, Zaldy khawatir hal itu justru akan menjadi boomerang bagi Indonesia. "Kalau terlalu maksa, impor kita malah bisa banyak. Jangan sampai kita salah menekan," kata dia.

Untuk menekan harga barang, Zaldy juga menyarankan agar pemerintah melakukan investasi di teknologi logistik dan supply chain. Teknologi tersebut, kata dia, bisa diterapkan di transportasi, pergudangan sampai pengemasan barang.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika