Kamis 02 Feb 2017 04:36 WIB

Pemerintah Ingin Pemerataan Kesejahteraan ke Masyarakat Bawah

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Budi Raharjo
Salah satu potret kemiskinan di ibukota (ilustrasi).
Foto: Republika/Aditya Pradana Putra
Salah satu potret kemiskinan di ibukota (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat menengah ke bawah‎ akan menjadi fokus pemerintah dalam dua tahun masa periode terakhir. Pemerataan kesejahteraan ini diharap bisa membuat ketimpangan sosial masyarakat semakin sedikit.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2018 terdapat beberapa kunci utama yang akan didorong guna mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan sosial, diantaranya adalah pertumbuhan investasi, pemerataan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi tahun mendatang akan sangat bergantung pada investasi. Untuk itu, segala cara untuk memudahkan invetsasi akan menjadi prioritas Pemerintah. "Investasi kita berharap bisa lebih tinggi dari kebiasan. Sekarang tumbuh 5-6 persen. Saat ini kita ingin dorong mencapai 8 persen," kata Bambang di Istana Negara, Rabu (1/2).

Menurut Bambang, dalam beberapa tahun terakhir investasi di dalam negeri memang meningkat cukup baik. Melalui sejumlah paket kebijakan ekonomi dan menghilangkan beberapa daftar negatif investasi (DNI) membuat investor berani menanamkan modalnya.

Meski demikian, kemudahan tersebut belum maksimal karena masih ada persoalan baik di pusat maupun daerah yang mengganjal investasi. Kesulitan inilah yang akan segera diperbaiki oleh Pemerintah, sehingga investor akan lebih mudah berinvestasi di Indonesia. Pemerintah akan memfokuskan investasi pada tiga hal yakni industri pengolahan atau manufaktur, pertanian termasuk dengan kehutanan, perikanan, dan perkebunan, serta pariwisata.

‎Bambang menjelaskan, investasi ini juga diharap bisa masuk hinga ke daerah-daerah, sehingga akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru. Hal itu akan mendorong peningkatan pendapatan yang berpengaruh pada pemerataan kesejahteraan.

Selain itu, Pemerintah juga akan menyuntikan investasi pada ketiga sektor ini melalui anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) atau APBD. Terlebih anggaran pemerintah baik pusat dan daerah tiap tahun makin besar.

"‎Harusnya makin besar juga yang bisa diarahkan ke 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Kita akan fokus di situ karena selama ini mereka masih kurang mendapatkan upaya untuk memperbaiki kehidupannya," ujar Bambang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement