Selasa 31 Jan 2017 18:08 WIB

Kementan Tangkap 40 Mafia Pupuk

Rep: EH Ismail/ Red: Dwi Murdaningsih
Stok urea bersubsidi di gudang lini II PT Pupuk Kujang Cikampek, cukup aman untuk memenuhi kebutuhan petani selama musim rendeng, Jumat (20/1).
Foto: Republika/Ita Nina Winarsih
Stok urea bersubsidi di gudang lini II PT Pupuk Kujang Cikampek, cukup aman untuk memenuhi kebutuhan petani selama musim rendeng, Jumat (20/1).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Polri dan TNI telah menangkap 40 pelaku mafia pupuk yang tersebar di beberapa daerah. Jumlah tersebut merupakan kumulasi pelaku mafia pupuk yang ditangkap selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

“Penangkapan mafia pupuk ini bagian dari langkah kita melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran pupuk (bersubsidi),” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai acara Workshop Komunikasi Publik di Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1).

Amran melanjutkan, sejak hari pertam menjabat sebagai orang nomor satu di lingkungan Kementan, dia langsung tancap gas mengunjungi daerah-daerah yang menerima pupuk bersubsidi. Setelah mengunjungi 300 kabupaten di Nusantara, ternyata banyak daerah yang mengalami keterlambatan pupuk.

Di antara temuan yang menyebabkan ketidakberesan penyaluran pupuk bersubsidi adalah adanya mafia-mafia pupuk di tengah-tengah petani. Bahkan, kata Mentan, ada mafia pupuk yang mendapatkan keuntungan sampai Rp 500 juta per hari. Mafia tersebut berpraktik mengganti karung dari pupuk bersubsidi, kemudian menyimpannya di gudang yang sangat besar, lalu memasarkan dan mendistribusikan kembali dengan 10-210 unit truk yang dimilikinya.

“Sekarang kita ketat mengawasi, sudah jarang lagi yang main-main. Tahun 2016 hanya ada satu orang yang kita tangkap, pokoknya jangan main-main lagi, kita tangkap,” katanya.

Selain melakukan pengawasan ketat, Mentan juga menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna turut mengawasi penyaluran 9,5 juta ton pupuk bersubsidi yang menggunakan anggaran negara sekitar Rp 30 triliun tersebut. Pertemun antara Mentan dan pimpinan BPK pun sudah dilakukan pada Senin (30/1).

Ke depan, kata Amran, BPK akan menurunkan tim ke lapangan dan memberi masukan-masukan mengenai temuan menyangkut penyaluran pupuk bersubsidi. Masukan dari BPK tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan pemerintah untuk mengotimalkan system penyaluran pupuk yang sudah berjalan.

“Jadi BPK nanti ikut menyerap aspirasi, menangkap keluhan-keluhan dari masyarakat. Intinya jangan sampai lagi ada kelangkaan pupuk,” ujar Mentan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement