Selasa 24 Jan 2017 12:37 WIB

Rhenald Kasali: Calon Anggota DK OJK Jangan Politikus

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Nidia Zuraya
Rhenald Kasali
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Rhenald Kasali

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Seleksi pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) membuka pendaftaran hingga 2 Februari 2016. Calon pemimpin OJK ini nantinya akan menggantikan anggota DK OJK yang akan segera habis periode masa jabatannya sejak 2012 lalu.

Guru besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Prof Rhenald Kasali mengatakan, calon pemimpin anggota DK OJK yang baru diharapkan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Bagi pemimpin di lembaga sektor keuangan, selain diharuskan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan jabatan yang akan diembannya, juga diharuskan memiliki nilai- nilai moral yang baik.

"Orang yang layak berada di jabatan tertinggi sektor keuangan adalah yang dapat dipercaya dan independen. Tidak sekadar berkualifikasi," ujar Rhenald kepada Republika, Selasa (24/1).

Dalam proses pemilihan DK OJK yang saat ini tengah dilakukan, ia meyakini akan banyak kandidat-kandidat yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan OJK. Seperti bidang perbankan, industri keuangan nonbank, perlindungan konsumen, dan lainnya.

Namun, ia menegaskan, untuk tidak menyertakan politikus di dalamnya. Apalagi sektor keuangan memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian.

Apabila tidak mendapatkan pemimpin yang bisa dipercaya dan independen, menurut Rhenald, maka bisa mengakibatkan berbagai dampak yang signifikan terhadap ekonomi domestik. Misalnya, gubernur provinsi dan bupati yang sebagian besar merupakan politikus cenderung memilih pemimpin di daerahnya berasal dari partai politik yang sama. Hal ini juga bisa terjadi pada pemimpin bank pembangunan daerah.

Untuk itu, OJK sebagai pengawas industri jasa keuangan harus dapat mencegah hal tersebut terjadi. Dengan demikian, pimpinan OJK pun harus independen dan dapat dipercaya, tidak hanya berkualifikasi.

"Diharapkan tidak memiliki hubungan dengan partai politik ataupun jangan seorang politikus. Karena semua parpol pasti memiliki kepentingan di sektor keuangan, sehingga bisa tidak independen," kata Rhenald.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement