REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR yang juga Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Eni Maulani Saragih menilai, kebijakan satu harga BBM di seluruh Indonesia yang dicanangkan pemerintah belum terealisasi secara merata di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikannya usai menerima pengurus LPM dari berbagai provinsi di kompleks parlemen, Kamis (19/1).
Para pengurus LPM berbagai daerah itu antara lain Mujarni Baraq (Kalimantan Timur), Isak Rumbarar (Papua), Hamzah Burahe (Maluku Utara), Ferdi Suoth (Sulawesi Utara). Mereka menyampaikan keluhan kepada Eni perihal harga BBM di daerahnya yang belum seragam dengan Pulau Jawa.
Menurut Eni Maulani, informasi dari para pengurus LPM ini adalah sebagian dari keluhan masyarakan bahwa saat ini masih terdapat disparitas harga BBM yang mencolok berbeda satu daerah dengan daerah lain.
Ketua LPM Kaltim Mujarni Barag menyampaikan bahwa harga BBM di di Kecamatan Longpahangai, Kabupaten Mahakam Hulu, bisa mencapai Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu per liter.
"Kenapa kok harga BBM di daerah ini belum seragam, padahal presiden telah menyampaikan kebijakan harga BBM satu harga. Disparitas harga BBM ini sungguh memberatkan masyarakat di daerah," kata Mujarni.
Sedang, Ketua LPM Papua Isak menyampaikan, harga BBM di Kampung Yabema, Distrik Elelim Kabupaten Yalimo bisa mencapai Rp 75 ribu. "Di Maluku Utara harga BBM di Desa Sakam, Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah dan Desa Sopi Kabupaten Pulau Morotai bisa mencapai Rp 35 ribu," kata Ketua LPM Malut, Hamzah.
Sementara itu Ketua LPM Sulawesi Utara, Ferdi, menyampaikan kalau harga BBM di Desa Bambung Kecamatan Geme Kabupaten Talaud bisa mencapai Rp 15 ribu. Mendapat informasi dari warga itu, Eni mengaku heran dengan alasan pemerintah belum konsisten melaksanakan kebijakan satu harga BBM. "Karena itu saya minta Presiden Jokowi memperhatikan betul persoalan harga BBM ini. Jangan sampai disparitas harga BBM antar daerah terus terjadi," kata dia dalam keterangannya, Kamis.
Eni menegaskan, kebijakan satu harga BBM merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan guna mewujudkan sila kelima Pancasila, sekaligus mendorong perekonomian daerah ke arah yang lebih baik. Menurutnya, untuk mewujudkan kebijakan satu harga BBM, tersebut dibutuhkan biaya logistik yang cukup besar untuk distribusi.
Meski demikian, pemerintah harus mencari solusinya. "Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua DPP Partai Golkar Bidang Energi ini.
Eni meminta, Presiden Jokowi selalu memantau harga BBM di daerah. Jangan hanya percaya begitu saja atas laporan yang disampaikan terkait harga BBM. "Presiden Jokowi tolong cek kalau ada hal-hal seperti ini sehingga masyarakat mendapatkan harga yang sama. Jangan sampai Presiden mendapat info yang keliru," ujar dia.
Eni meminta kebesaran hati Pertamina untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut. "Negara telah mengeluarkan biaya untuk merealisasikan kebijakan presiden. Jadi kebijakan harus terealisasi di lapangan," ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika