REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta agar partner pemerintah dalam penjualan Surat Utang Negara (SUN) memiliki prinsip yang sama dengan pemerintah. Pernyataannya ini menyusul pemutusan kerja sama antara pemerintah dengan JP Morgan Chase Bank NA sebagai bank persepsi dan juga dealer utama penjualan Surat Utang Negara (SUN).
Meski didepaknya JP Morgan lantaran adanya riset bank asal AS ini yang 'menyudutkan' iklim ekonomi Indonesia, Sri menegaskan bahwa pemerintah tak bermaksud hanya menjalin kerja sama dengan lembaga yang 'menyenangkan' pemerintah.
Sri meminta kepada lembaga keuangan agar membina hubungan dengan pemerintah secara profesional dan jauh dari konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang dimaksud tak lain adalah kondisi ketika suatau lembaga riset atau bank yang mendapat 'jatah' bisnis dari pemerintah namun di satu sisi ternyata lembaga riset tersebut malah melakukan tindakan yang tak sejalan dengan pemerintah.
Penjelasan Sri ini merujuk pada langkah JP Morgan yang justru menurunkan rekomendasi portofolio surat utang Indonesia dari overwight (hijau) ke underweight (merah). Meski, awal pekan ini JP Morgan melunak dan membawa peringkat Indonesia naik ke level netral (kuning).
"Kita memilih partner dari rekam jejak, kredibilitas, reputasi, dan network. Kita tak boleh memilih (partner) hanya yang menyenangkan kita. Bukan itu," ujar Sri saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (18/1).
Belajar dari kasus JP Morgan yang dinilai mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia, Sri menegaskan untuk memilih dealer utama yang bisa mendukung dan menghormati pemerintah. Apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, dikhawatirkan adanya fenomena herd mentality bisa terjadi akibat pengaruh publikasi riset yang menyudutkan iklim ekonomi Indonesia.
"Jadi misalnya ada api kemudian lari semua sehingga menimbulkan saling injak. Di dalam pasar keuangan sering atau beberapa saat bisa terjadi situasi seperti itu," jelasnya.
Menurut Sri, pemerintah perlu menjaga stabilitas dan rasionalitas dalam penerbitan surat utang. Tujuannya tak lain agar pembeli bond bisa mendapat informasi yang akurat.
"Jadi kami memang menyampaikan tindakan kepada JP Morgan agar mereka menjadi partner pemerintah yang bisa diandalkan didalam memenuhi persyaratan sebagai dealer utama," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika