REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komitmen Presiden Joko Widodo dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) patut didukung. Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas juga meminta pemerintah agar dalam pengelolaan SDA ini tetap mengedepankan orientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

''Komitmen tersebut harus didukung oleh semua pihak karena implementasi dari prinsip-prinsip pengelolaan SDA sangat mendahulukan kepentingan bangsa dan kedaulatan negara. Bahkan, tetap menghormati kaidah-kaidah dunia usaha dan investasi,'' kata Yaqut, yang juga anggota Komisi VI DPR RI, dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id di Jakarta, Selasa (17/1).

Menurutnya, sesuai UUD 1945, kekayaan SDA harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan begitu, PP No.1 Tahun 2017 serta Permen ESDM No. 5 dan No. 6 Tahun 2017 berikut peraturan-peraturan teknis turunannya merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menegakkan kedaulatan negara dalam pengelolaan SDA.

''Jadi, jelas sudah jika peraturan-peraturan terkait SDA tersebut wajib didukung oleh seluruh pemangku kepentingan demi kemakmuran rakyat Indonesia," kata Yaqut.

Yaqut menilai peraturan baru yang dikeluarkan terbukti bukan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok usaha tertentu ataupun tunduk pada pengaruh dan tekanan kepentingan asing. Di lain sisi, kata dia, pemberlakuan kewajiban investasi saham asing menjadi saham nasional yang mencapai 51 persen membuktikan jika negara/bangsa Indonesia sendiri yang nantinya akan menjadi penguasa mayoritas perusahaan-perusahaan pertambangan, termasuk seperti misalnya PT. Freeport Indonesia.

''Dengan begitu, pertumbuhan perekonomian nasional, terutama pada daerah penghasil SDA mineral tetap terjaga juga,'' kata pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini.

Tak hanya itu, lanjutnya, pengelolaan SDA yang berpihak pada rakyat akan menciptakan lapangan kerja yang makin luas. Melalui kegiatan usaha pertambangan mineral yang baik, dapat menghindari terjadinya PHK pekerja sektor pertambangan. ''Di sini keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengembangan industri pengolahan atau pemurnian mineral di dalam negeri, agar tercipta lapangan kerja dalam jumlah besar,'' ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika