REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengubah strategi pemberian subsidi listrik agar lebih tepat sasaran. Ini merupakan salah satu strategi yang akan dijalankan pemerintah di 2017 demi mengatasi ketimpangan di masyarakat.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto, mengatakan pemerintah bersama dengan PLN telah mendata jutaan rumah tangga yang masuk dalam kategori 40 persen masyarakat termiskin. Pendataan itu dilakukan dengan mengacu pada sejumlah variabel tertentu yang menggambarkan tingkat ekonomi sebuah keluarga. Misalnya, rumah tangga yang dinding rumahnya masih terbuat dari bilik bambu, atau yang lantainya belum berlapis keramik.

"Kita akan mengurut 40 persen paling bawah. Kalau tidak masuk di situ, berarti tidak akan dapat tarif listrik subsidi," kata Bambang, di gedung Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/1).

Pada tahun ini, kata dia, akan ada empat juta pelanggan baru listrik 450 VA yang bersubsidi. Sehingga, total pelanggan yang akan menjadi penerima tarif subsidi listrik akan menjadi 27 juta keluarga, dari yang sebelumnya 23 juta.

Menurut Bambang, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, saat ini masih lebih banyak jumlah pelanggan listrik 900 VA dibanding 450 VA. Artinya, subsidi yang diberikan pemerintah masih lebih banyak dinikmati kalangan menengah dibanding rakyat miskin. Oleh karenanya, pemerintah menerapkan cara baru untuk memastikan dana yang dialokasikan negara dapat diterima oleh orang yang benar-benar membutuhkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika