REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan potensi perikanan tangkap di 11 wilayah pengelolaan perikanan yang tersebar di seluruh kawasan perairan Indonesia mencapai 9,9 juta ton atau meningkat dari potensi tahun 2011 sebesar 6,5 juta ton.
"Stock Assessment dilakukan sepanjang tahun 2016 dengan cakupan wilayah 11 WPPN-RI," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KKP Zulficar Moctar, Jumat (6/1).
Berdasarkan hasil kegiatan Stock Assessment tersebut, KKP mengeluarkan Kepmen KP Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP NRI dengan estimasi potensi sebesar 9,9 juta ton. Adapun program prioritas lainnya yakni 10 Research Buoy, Pembangunan Integrated Aquarium and Marine Research Institute di Pangandaran (Piamari) dan Morotai (Miamari). Keempat program prioritas itu dilaksanakan dengan realisasi 92,58 persen dari pagu anggaran Rp 728,2 miliar.
Selanjutnya Zulficar menjelaskan, KKP telah menghasilkan 10 Research Buoy untuk menyediakan data lingkungan laut berupa konduktivitas, suhu, oksigen terlarut dan klorofil di Indonesia Bagian Timur, yakni perairan Nusa Tenggara dan Maluku Utara. Pembangunan Piamari dan Miamari hingga akhir 2016 telah mencapai tahap dua desain serta dua Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Zulficar juga mengatakan, selama 2016 Balitbang KP telah menghasilkan dua usulan paten, sehingga total hak paten Balitbang KP pada 2016 menjadi 72 paten."Selain itu dihasilkan pula dua paten tersertifikasi yaitu alat ukur sidat dan test kit residu boraks", ujarnya.
Pada 2017, Balitbang KP menganggarkan Rp736,5 milyar sebagai alokasi pagu untuk menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan yang meliputi pembangunan Piamari dan Miamari, melaksanakan stock assessment dan implementasi Sistem Informasi Nelayan Pintar di 7 pelabuhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika