REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mengawali tahun 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan program kerja pemerintah akan berfokus pada soal pemerataan ekonomi. Menurut ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam, Kepala Negara perlu mewujudkan jargon-jargon yang kerap disampaikan sejak mula pemerintahan, yakni “membangun Indonesia dari pinggiran.”
Sebab, lanjut dia, penanggulangan ketimpangan ekonomi yang telah dilakukan rezim Jokowi-JK dalam dua tahun terakhir perlu peningkatan kualitas. “Dalam dua tahun terakhir, program-program itu (pengurangan ketimpangan ekonomi) belum terimplementasi dengan baik. Sehingga, boleh jadi, tahun ketiga pemerintahan ini ingin melihat kini sebenarnya ‘masa memanen’ dari program-program yang sudah diluncurkan selama dua tahun sebelumnya,” jelas Latif Adam saat dihubungi, Rabu (4/1).
Dia mengakui, Presiden sejak awal sudah cukup komitmen dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar-kelompok masyarakat serta kesenjangan pembangunan antar-daerah. Sebagai contoh, kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah agar rakyat dapat memiliki akses seluas-luasnya terhadap tanah.
Latif mengamati, dalam dua bidang tersebut pemerintaha Jokowi-JK cukup lebih baik daripada rezim sebelumnya. Karena itu, yang sangat diperlukan sekarang ini adalah gebrakan yang lebih intensif untuk memastikan implementasi program-program pemerintah di lapangan.
Latif menyebutkan tiga pokok alasan mengapa ketimpangan ekonomi dan kesenjangan antar-wilayah kerap terjadi di Indonesia. Pertama, akses rakyat yang cenderung lebih terbatas atas tanah dan fasilitas pendidikan atau kesehatan, ketimbang kelompok elite. Kedua, rigiditas pasar tenaga kerja sehingga ada sektor-sektor yang tumbuh begitu pesat meninggalkan sektor-sektor lain yang sebenarnya berkaitan dengan hajat hidup rakyat.
“Katakanlah, seperti, IT (teknologi informasi), sektor keuangan. Tapi, sektor pertanian tumbuh relatif lebih lambat. Ketiga, program-program sosial yang belum on target. Sekarang memang ada perbaikan. Ini indikasi pemerintah punya komitmen ke arah situ,” ujarnya.
“Yang penting, apakah komitmen ini bisa terimplementasi dengan baik atau tidak. Kita bisa melihat, tahun ini Gini ratio ada penurunan tapi sangat-sangat tipis. Jadi, perlu upaya untuk lebih intensifkan (program pemerataan ekonomi),” tukasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika