REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 407,3 triliun sepanjang 2016 lalu, di samping SBN gross sebanyak Rp 651,8 triliun. Besaran surat utang yang dijual pemerintah ini untuk mengompensasi defisit fiskal pemerintah sebesar 2,46 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp 307,7 triliun.
"Di APBNP target awal defisit hanya 2,35 persen. Pembiayaan itu masuk ke pembiayaan hal-hal di luar defisit termasuk PMN. Pembiayaan kita sebesar Rp 330,3 triliun. Terdiri dari pembiayaan dalam negeri Rp 344,9 triliun dari perbankan dan Rp 25,9 triliun berasal dari non perbankan dengan penerbitan SUN netto 407,3 triliun," ujar Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Rober Pakpahan, Selasa (3/1).
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa belajar dari serapan anggaran dan pengelolaan APBN tahun 2016 lalu, maka di tahun 2017 ini pemerintah berupaya menjalankan APBN secara efisien, terutama untuk belanja kementerian dan lembaga. Sri menyebutkan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi maka setiap kementerian diharuskan lebih cermat dalam menyusun dan melaksanakan berjalannya tahun anggaran demi membentuk APBN yang kredibel.
"Kami akan gunakan hasil 2016 utk sidkab besok, bagaimana mereka bisa perbaiki komposisi belanja di masing-masing lembaga. Kami tidak ada masalah kalau akurasi itu betul-betul bagus. Namun itu harus dilihat dan didukung daya serapnya. Kami tidak mau belanja terlalu tinggi lalu pembiayaannya lebih tinggi," ujar Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika