REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menilai harga listrik yang kompetitif tidak bisa lepas dari keberpihakan pemerintah dalam mengeluarkan regulasi untuk mengurangi harga pokok produksi listrik. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN Made Suprateka menjelaskan, setidaknya ada tiga hal yang memberi pengaruh atas penentukan tarif dasar listrik (TDL) baik untuk masyarakat atau industri.
Poin pertama yang disampaikan Made adalah keberpihakan pemerintah dalam menekan biaya pokok produksi listrik. Terkait hal ini, made menyebutkan saat ini masih ada sejumlah regulasi yang mengharuskan PLN membeli listrik dari produsen. Misalnya, membeli listrik dari pembangkit panas bumi dengan harga yang relatif mahal.
Made menilai, bila pemerintah bisa mengintervensi lebih banyak soal ini, maka TDL bisa ikut ditekan. "Harga nya harus lebih bersaing, artinya harus turun sesuai dengan harga pokok produksi PLN," ujar Made, Selasa (27/12).
Sedangkan poin kedua yang menjadi catatan PLN adalah penjualan energi primer oleh beberapa perusahaan kepada PLN harus dilakukan dalam rupiah. Ia beralasan, langkah ini sekaligus sebagai natural hedging untuk meredam efek fluktuasi nilai tukar rupiah. Made memberi contoh, saat kurs rupiah tertekan PLN terpaksa harus membayar dalam jumlah yang lebih tinggi meski TDL tetap tidak naik signifikan.
"Kalau ada depresiasi rupiah kan jumlah yang dibayar untuk 1 dolar AS semakin besar, sementara kita tak pernah naikkan harga listrik secara drastis," katanya.
Terakhir, PLN menilai bahwa sejumlah pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dianggap harus dikonversi dengan energi baru terbarukan. Made menilai, pembangunan jaringan yang efisien bisa menekan tarif dibanding tetap mengandalkan diesel. "Atau dibangun gardu induk yang lebih murah operasionalnya. Nah ini suatu saat akan bisa lebih rendah," ujar Made.
Meski ada beberapa catatan yang diberikan PLN, namun Made mendukung upaya Presiden Jokowi untuk menekan harga listrik agar lebih kompetiif. Terlebih, menurut Made, pengoperasian PLTP di Lahendong, Sulawasi Utara dan Ulubelu, Lampung, diharapkan bisa ikut menekan harga pokok energi bauran secara menyeluruh.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menilai harga listrik di Indonesia masih bisa ditekan lebih rendah lagi. Jokowi beralasan, Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, masih belum secara optimal memanfaatkan sumber pembangkit listrik termasuk panas bumi.
Jokowi mengatakan sebagai negara yang kaya akan potensi panas bumi, yakni 29 Giga Watt (GW), pemanfaatannya baru lima persen di Indonesia. Selain itu, Jokowi juga mengkritisi praktik percaloan yang masih menjadi kendala dalam pengembangan industri di tanah air.
"Listrik itu menyangkut daya saing kita. Selain untuk kebutuhan masyarakat, yang untuk kebutuhan industri itu menyangkut daya saing. Jangan sampai harga kita lebih mahal dari negara yang lain," ujar Jokowi saat menghadiri peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit 5 dan 6 Lahendong, Sulawesi Utara, Selasa (27/12).
Ikuti Whatsapp Channel Republika