REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meyakini, wacana redenominasi atau penyederhanaan digit dalam mata uang rupiah tak hanya perkara efisiensi, tetapi juga berujung pada upaya menaikkan citra. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, secara ekonomi redenominasi mata uang sekaligus bisa mendorong kepercayaan investor untuk memilih Indonesia sebagai pasar yang sehat dan memiliki fundamental ekonomi yang sehat.

Darmin memakai perumpamaan, terkadang wisawatan mancanegara merasa heran ketika menukarkan mata uang mereka ke dalam rupiah. "Kalau ada orang datang bisnis, atau turis saja, (tukar) 100 dolar dapatnya 1,3 juta rupiah kan? (Mereka berpikir) negara apa sih ini?" ujar Darmin diikuti tawa, di Jakarta, Senin (19/12).

Tak hanya itu, Darmin juga menilai adanya penyederhanaan digit dalam mata uang rupiah bisa membantu anak-anak dalam mengenal mata uang rupiah. Alasannya, selama ini di sekolah murid diajari berhitung dasar dengan digit tunggal. Namun, di kehidupan nyata mereka harus berhitung dengan nominal ribuan yang tertera dalam mata uang rupiah.

"Itu juga pengaruhnya ke anak-anak kita. Di sekolah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Di luar (sekolah), nggak ada urusan 4 ditambah 5. Adanya 20 ribu ditambah 10 ribu," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan perlunya Indonesia melakukan penyederhanaan atau redenominasi mata uang rupiah. Ia menyebutkan, pada dasarnya mata uang menjadi cerminan kepercayaan diri ekonomi suatu bangsa. Bila fondasi ekonomi Indonesia bisa terjaga dengan baik, Sri mengatakan, maka penyederhanaan mata uang rupiah menjadi simbol kekuatan ekonomi Indonesia.

"Kalau dilihat ekonomi kemampuan Indonesia, confidence terhadap ekonomi Indonesia kalau fondasinya terus dijaga dengan baik, mata uang itu merefleksikan kekuatan dari ekonomi itu," ujar Sri, Senin (19/12).

Meski begitu, Sri menambahkan bahwa masa transisi dari penyederhanaan mata uang rupiah membutuhkan waktu paling tidak tujuh tahun. Belum lagi, Bank Indonesia harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengajukan pembahasan kepada parlemen terkait rencana redenominasi ini. Sri menyebutkan, untuk tahun depan belum ada rencana pasti untuk melakukan pembahasan tentang redemoninasi dengan DPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika