REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Telah lama publik menunggu kapan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Donald Trump, akan benar-benar memisahkan bisnis dengan tanggung jawabnya sebagai Presiden. Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Selasa (13/12), Trump mengatakan akan menyerahkan urusan bisnisnya kepada dua anak laki-lakinya pada Januari mendatang.
"Meskipun saya tidak diamanatkan oleh hukum untuk melakukannya, saya akan meninggalkan bisnis saya sebelum 20 Januari. Sehingga saya bisa fokus penuh menjadi Presiden. Dua dari anak-anak saya, Don dan Eric, ditambah eksekutif, akan mengelolanya. Tidak ada penawaran baru yang akan dilakukan selama jangka waktu saya di kantor," tulis Trump dalam dua cuitannya, dilansir dari The Guardian.
Dalam cuitan ketiga, Trump mengaku ia bermaksud mengadakan konferensi pers terkait bisnisnya. Konferensi pers sebelumnya direncanakan akan diselenggarakan pada 15 Desember, yang tampaknya akan ditunda.
"Saya akan mengadakan konferensi pers dalam waktu dekat untuk membicarakan bisnis, pemilihan Kabinet, dan semua topik menarik lainnya. sibuk sekali!" kata dia.
Konferensi pers ini bukan konferensi pertama yang ditunda oleh Trump. Pada awal Agustus, Trump berjanji bahwa istrinya, Melania Trump, akan mengadakan konferensi pers mengenai status imigrasinya. Namun, konferensi itu tidak pernah diadakan.
Trump telah lama menghadapi masalah etika terkait bisnis-bisnisnya. Ia mengelola sejumlah hotel dan lapangan golf, serta masih mendapatkan royalti dari acara televisi The Apprentice di NBC.
Meskipun pengacara Trump, Michael Cohen, mengatakan Trump akan mempercayakan asetnya kepada orang lain. Cohen menegaskan, tiga anak tertua Trump, yakni Donald Jr, Ivanka, dan Eric akan bersedia mengelolanya.
Ketiganya kini masuk ke dalam tim transisi Trump. Ivanka, khususnya, telah memiliki peran sebagai penasihat ayahnya.
Berbagai bisnis yang dimiliki Trump memungkinkan munculnya berbagai konflik kepentingan. Meskipun undang-undang etika federal tidak berlaku untuk Presiden, Trump tetap berisiko melalukan pelanggaran konstitutional di bawah honorarium klausa.
Ketentuan itu ditulis dalam Pasal I, Bagian 9, Ayat 8 dari Konstitusi AS, yang berbunyi "tidak ada yang memegang jabatan di perusahaan di bawah pemerintahan, tanpa persetujuan Kongres, juga menerima apapun, jabatan atau tanda kehormatan, dari raja, pangeran, atau kepala negara lain."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
