REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah memasang target perbaikan defisit keseimbangan primer pada 2017 mendatang. Bila tahun ini defisit keseimbangan primer diproyeksikan Rp 149 triliun, maka tahun depan pemerintah mematok tak lebih dari Rp 109 triliun. Artinya, ruang penerimaan negara dikurangi belanja (tanpa bunga utang) tahun depan ditargetkan meningkat dengan asumsi defisit anggaran sebesar 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, perbaikan defisit keseimbangan primer dilakukan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara sehat dengan menekan pembiayaan belanja dari utang dan menaikkan penerimaan negara. Penerimaan negara yang ia maksud termasuk penerimaan perpajakan dan nonpajak. Belanja negara tahun depan diproyeksikan akan menelan anggaran sebesar Rp 2.080,5 triliun, sementara penerimaan ditargetkan sebesar Rp 1.750,3 triliun. Secara khusus, penerimaan perpajakan diproyeksikan bisa menyumbang Rp 1.498,9 triliun.
Pemerintah mencatat, realisasi pembayaran bunga utang pemerintah hingga Oktober tahun ini masih lebih rendah dibanding periode yang sama 2015 lalu. Hingga Oktober 2016, realisasi pembayaran bunga utang pemerintah sebesar Rp 157 triliun atau 82,1 persen dari targetnya, sementara tahun lalu realisasi sebesar Rp 133,4 triliun atau 85,6 persen dari target. Perbaikan ini, menurut Sri, didorong oleh yield yang menurun dan kurs rupiah yang sempat menguat.
“Defisit keseimbangan primer menjadi tantangan fiskal. Apalagi dengan adanya mandatory spending seperti belanja gaji, kesehatan, pendidikan, utang, bunga utang dan transfer ke daerah membuat ruang fiskal terbatas. Ruang fiskal yang terbatas ini membuat kita tidak bisa menyerap adanya shock ekonomi ataupun saat terjadi bencana alam,” kata Sri, Selasa (29/11).
Peneliti sekaligus Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menilai, sebetulnya defisit keseimbangan primer bisa saja dihindari apabila ada efisiensi luar biasa dalam hal belanja dan pengeluaran di semester kedua ini. Pengeluaran yang produktif dan peran stimulus yang optimal bisa menekan defisit keseimbangan primer.
Enny menganjurkan agar pemerintah memperbesar peran swasta ataupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam membangun sejumlah proyek. Tujuannya, sebagai alternatif pembiayaan. Adapun pembiayaan pemerintah dapat dialokasikan hanya pada urusan yang strategis dan penting sekali. "Minimalis saja untuk yang penting-penting, anggaran pemerintah untuk public goods saja," kata Enny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika