REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sektor pertanian selama ini menjadi sektor yang minim dalam pemanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal itu diakui Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo karena risiko tinggi yang memang dimiliki sektor pertanian dan perikanan.

Pihak perbankan atau penyalur KUR dinilainya melakukan sikap hati-hati dalam memberikan KUR pada dua sektor tersebut. Untuk itu, ia mengatakan, pihaknya akan menggandeng jajaran Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan baik dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk merangkul lebih banyak petani.

Ia pun berharap pihak penyalur KUR untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan komite kebijakan pembiayaan KUR. "Ini langkah ke depan seperti itu," katanya di Jakarta, Ahad (27/11).

Keputusan pemerintah untuk tahun depan memfokuskan pada sektor-sektor yang masih dipandang kecil penyerapan KUR-nya diakui Braman sangat tepat, terutama untuk sektor pertanian. "Sebenarnya potensi pelaku UKM pertanian cukup besar sehingga mau tidak mau kita harus membantu penyaluran ke sana," kata dia.

Untuk mendukung penyaluran KUR, pemerintah berencana menurunkan bunga KUR pada 2017 dari sembilan persen menjadi tujuh persen. Hal itu diutarakan Presiden Joko Widodo belum lama ini. Namun kata dia, pemerintah terutama Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan perlu merumuskan kebijakan baru yang mencakup penentuan subsidi bunga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika