REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP‎) memperkirakan terdapat belasan proyek startegis nasional yang mandek. Proyek-proyek ini terhambat oleh beberapa persoalan mulai dari pembebasan tanah,‎ minimnya investor, hingga minimnya dukungan pemerintah daerah.

Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama semua kementerian yang masuk tim KPPIP. Dalam evaluasi tersebut akan diketahui proyek stategis mana saja dari 225 proyek yang kemungkinan bakal ditunda pengerjaannya. "‎Hasilnya saya nggak tahu (ada berapa proyek dihentikan), tapi paling tidak ada belasan proyek yang mungkin akan kita bahas," kata Wahyu usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakonas) Kadin Bidang Perhubungan, di Jakarta, Rabu (16/11).

Wahyu mengatakan, selain permasalahan pembebasan lahan yang sulit, dan kurangnya dukungan pemerintah, terdapat juga proyek yang double. Menurutnya, proyek tersebut sama, tetapi nama proyeknya berbeda. Hal ini dinilai membingungkan sehingga harus ada evaluasi ulang.

Untuk proyek yang terhambat Pemda, salah satunya adalah proyek jalan tol yang ada di Surabaya. Proyek tersebut diperkirakan masuk ke dalam kota Surabaya. Namun, Pemda Surabaya tak berkenan dengan keinginan tersebut, dan balik mempertanyakan adanya proyek jalan tol di dalam kota.

Sementara, untuk beberapa proyek besar seperti Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Bitung, Kilang Minyak Bontang masih dilakukan kajian-kajian sehinga diketahui berapa besar manfaat proyek tersebut. Rencananya semua proyek ini harus diselesaikan kajiannya maksimal pada 2017. Sehingga pada 2018, semua proyek ini telah masuk rekonstruksi awal agar bisa selesai dalam waktu lebih cepat. "Nah di rapat kemarin kita sudah lihat isu-isu yang berkembang di semua proyek ini. Cuma nggak cukup waktunya, makanya kita akan koordinasikan lagi buat lihat perkembangannya," kata Wahyu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika