REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan telah diminta oleh Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan untuk mempercepat pengurusan izin dan administrasi pembangunan pelabuhan patimban. Budi mengatakan tak ada kendala berarti dalam proses ini, namun pihaknya hanya tinggal menyelesaikan sarat administrasi.

Budi mengatakan proses administrasi hanya tinggal persoalan surat menyurat dari berbagai pihak terkait izin dan amdal. Budi mengatakan hal ini harus segera diselesaikan mengingat pinjaman uang dari Jepang untuk membangun Patimban sudah diketok palu.

"Kita tinggal urus urus izin. Amdal, RTRW itu saja. Tapi soal desain dan rencana pelibatan swasta sudah selesai dibahas," ujar Budi di Kemenko Maritim, Jumat (11/11).

Budi mengatakan rapat terkait pembangunan patimban, Jumat (11/11) sore ini menghasilkan tiga poin penting. Pertama, semua Kementerian Lembaga diminta untuk melakukan percepatan segala bentuk desain dan syarat administratif terkait pembangunan Pelabuhan Patimban.

Kedua, pihak pemerintah terus melakukan negoisasi dengan Jepang terkait pinjaman dana untuk pembangunan. Budi mengatakan ada syarat yang masih harus dilengkapi oleh kedua belah pihak baik Jepang maupun Indonesia.

"Ketiga, perencanaan harus cepat biar simultan. saat dokumen sudah selesai kita bisa langsung ground breaking," ujar Budi.

Budi memastikan investor yang akan bergabung dalam proyek patimban ini adalah Jepang. Namun meski begitu, dalam operasinya kelak dan tambahan pengembangan, pemerintah meminta swasta untuk ikut terlibat agar lebih menguntungkan.

"Kita harapkan swasta yang ada disana, itu yang jadi salah satu kunci agar bisa berkembang," ujar Budi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika