REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya diminta oleh Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan untuk mempercepat pengurusan izin dan administrasi pembangunan Pelabuhan Patimban. Budi mengatakan tak ada kendala berarti dalam proses ini, pihaknya hanya tinggal menyelesaikan syarat administrasi.
Budi mengatakan proses administrasi tersebut yakni persoalan surat menyurat dari berbagai pihak terkait izin dan Amdal. Hal ini harus segera diselesaikan mengingat pinjaman uang dari Jepang untuk membangun Patimban sudah disepakati. "Kita tinggal urus urus izin. Amdal, RTRW itu saja. Tapi soal desain dan rencana pelibatan swasta sudah selesai dibahas," ujar Budi di Jakarta, Jumat (11/11).
Budi mengatakan pihaknya menggelar rapat terkait pembangunan Pelabuhan Paatimban, Jumat (11/11) yang menghasilkan tiga poin penting. Pertama, semua kementerian dan lembaga diminta untuk melakukan percepatan segala bentuk desain dan syarat administratif terkait pembangunan Pelabuhan Patimban. Kedua, pihak pemerintah terus melakukan negosiasi dengan Jepang terkait pinjaman dana untuk pembangunan. Budi mengatakan ada syarat yang masih harus dilengkapi oleh kedua belah pihak baik Jepang maupun Indonesia. "Ketiga, perencanaan harus cepat biar simultan. Saat dokumen sudah selesai kita bisa langsung groundbreaking," ujar Budi.
Budi memastikan investor yang akan bergabung dalam proyek Patimban ini adalah Jepang. Meski begitu, dalam operasinya kelak dan tambahan pengembangan, pemerintah meminta swasta untuk ikut terlibat agar lebih menguntungkan. "Kita harapkan swasta yang ada di sana, itu yang jadi salah satu kunci," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
