REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sepakat untuk membawa pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2017 ke tahap paripurna. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, pembahasan postur anggaran dan asumsi makro perekonomian tahun anggaran 2017 tidak mengabaikan kondisi perekonomian nasional dan tantangan berupa pelemahan ekonomi dunia saat ini. 

Ia mengatakan, kesepakatan APBN 2017 nantinya akan lebih realistis tanpa menimbulkan spekulasi mengenai postur anggaran. "Sehingga paling tidak itu telah memberikan suatu proyeksi yang bisa dianggap realistis dan kemudian tidak menimbulkan spekulasi mengenai postur dari APBN 2017. Itu suatu langkah kemajuan yang baik," ujar Sri usai pembahasan RUU APBN 2017 dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (25/10).

Secara rinci, pembahasan APBN 2017 yang akan dibawah dalam paripurna pekan ini, berdasarkan asumsi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen, inflasi 4,0 persen, nilai tukar Rp 13.300 per dolar AS, suku bunga SPN 5,3 persen, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) 45 dolar AS per barel. Sementara lifting minyak dipasang di angka 815 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,15 juta setara barel minyak per hari. 

"Pemerintah menilai itu realistis dan mengikuti perkembangan ekonomi global dan kebijakan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sustain. Kami juga perlu waspadai berbagai risiko ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global," katanya. 

Sementara postur APBN 2017 yang disepakati untuk diputuskan di paripurna adalah defisit anggaran sebesar 2,41 persen atau 330,2 triliun, pendapatan negara Rp 1.750,3 triliun, dan belanja negara Rp 2.080,5 triliun. Sementara  dari sisi penerimaan ditargetkan sebesar Rp 1.750,3 triliun.

"Pemerintah akan maksimal menggali terus potensi penerimaan negara dengan meningkatkan kinerja ekonomi nasional," ujar Sri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika