REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Besarnya kebutuhan energi di Indonesia membuat Dewan Energi Nasional mencari sumber energi terbarukan. Untuk itu, Kementerian Pertanian berencana menjadikan komoditas kemiri sunan sebagai sumber penghasil biodiesel.

Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Kementerian Pertanian Mat Syukur mengatakan, ada sekitar 500 hektare kemiri sunan di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. "Itu prospek," katanya usai menemui Dewan Energi Nasional di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (17/10).

Saat ini untuk produksi biodiesel di Indonesia masih mengandalkan crude palm oil (CPO). Produksi CPO diyakini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan biodiesel dalam negeri hingga 2019 mendatang. "Dalam program B20, yaitu 20 persen dari campuran solar itu adalah biodiesel," kata dia.

Dibandingkan dengan CPO, kata dia, kemiri sunan tidak membutuhkan campuran seperti CPO. "100 persen kemiri sunan sudah bisa jadi biodiesel," ujarnya. Selain itu, kemiri sunan juga memiliki kelebihan karena dapat tumbuh di lokasi bekas tambang.

Sebagai anggota DEN, Kementan bertugas menyusun peta jalan jenis-jenis komoditas yang menjadi bahan baku energi, khususnya bio energi dengan syarat tidak berbenturan dengan kebutuhan pangan. "Jadi harus disusun sedemikian rupa untuk jangka panjang sekaligus mengkoordinasikan dalam menyiapkan benih kalau itu dikembangkan," katanya.

Kementan saat ini masih fokus terhadap produksi biodiesel karena adanya tantangan lebih untuk produksi  bioetanol. Hal itu dikarenakan penentuan jenis tanaman, teknologi dan bagaimana memberi insentif harga bagi para produsen untuk tertarik mengembangkan bioetanol. Salah satu komoditi pertanian yang berpotensi sebagai bahan baku bioetanol adalah Sorgum.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Satri Nugraha dalam kesempatan yang sama mengatakan, pihaknya termasuk Kementan sebagai anggota tetap terus berupaya mencapai kebijakan energi nasional tahun 2014. "Target yang ditetapkan kan begitu tinggi," ujarnya.

Pada 2025, ditargetkan produksi biofuel mencapai minimal 15,6 juta kilo liter. Sementara pada 2050 harus mencapai 54,2 juta kilo liter. Ada tujuh kementerian yang menjadi anggota DEN, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Riset dan Teknologi, dan Kementerian Dalam Negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika