Jumat 30 Aug 2013 11:07 WIB

Kementan Soroti Potensi Kemiri Sunan untuk Biodiesel

Pohon kemiri sunan atau Aleurites Trisperma.
Foto: Blogspot.com
Pohon kemiri sunan atau Aleurites Trisperma.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) menyoroti potensi buah kemiri sunan sebagai sumber bahan bakar nabati (BBN) penghasil biodiesel dalam rangka pengembangan energi alternatif. Keterangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kementan yang diterima di Jakarta, Jumat (30/8), menyebutkan pengembangan biodiesel menjadi sumber energi alternatif harus mendapat perhatian lebih serius mengingat cadangan minyak bumi yang menipis.

Kemiri sunan berpotensi menjadi penghasil biodiesel karena selain memiliki kandungan minyak tinggi, tanaman itu juga memiliki karakteristik khas, pertumbuhan relatif cepat, wilayah pengembangan luas, produktivitas tinggi dan cocok sebagai tanaman konservasi. Hasil pengukuran terhadap beberapa populasi kemiri sunan menunjukkan bahwa rendemen minyak kernel tertinggi diperoleh pada varietas Kemiri Sunan 2 yang berkisar antara 47,21-56,00 persen. Sedangkan pada varietas Cinunuk dan Banyuresmi (Varietas Kemiri Sunan 1) memiliki kandungan minyak masing-masing sebesar 40,00-43,11 persen dan 38,10-42,00 persen.

Hal yang menarik dan perlu untuk dipelajari lebih lanjut karena masing-masing varietas tersebut kemungkinan memiliki kelebihan genetik dengan yang lain, sehingga dapat digunakan sebagai materi genetik untuk program pemuliaan tanaman kemiri sunan di masa depan. Pemuliaan konvensional dinilai akan berhasil apabila persilangan antarvarietas yang dilakukan mempunyai latar belakang genetik cukup jauh untuk menghasilkanvarietas turunan dengan variasi genetik yang cukup luas sehingga seleksi akan lebih efektif.

Terkait dengan pengembangan BBN, sebelumnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong pemerintah mengeluarkan aturan yang melarang sejumlah perusahaan seperti Pertamina untuk mengimpor BBN. "Pemerintah harus berani melarang Pertamina mengimpor BBN atau campuran BBM. Bila Pertamina misalnya masih memerlukan untuk mengimpor BBM, maka pemerintah harus bisa  memastikan bahwa yang diimpor bukan BBN," papar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Shinta Widjaja Kamdani.

Shinta juga mengatakan agar pemerintah menempuh langkah konkrit membantu Pertamina dan pemasoknya menyediakan blending facility guna melakukan pencampuran BBN dengan BBM di dalam negeri. Dalam konteks tersebut, ujar dia, pemerintah juga harus bisa mendorong secara pasti institusi perbankan dan keuangan nasional untuk bisa menyediakan modal kerja bagi para pengusaha dan  petani yang melakukan budidaya tanaman BBN seperti jatropha, sweet sorghum, ketela dan jagung.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement