REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden Johan Budi membantah jika penunjukan Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM tanpa restu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
"Saya yakin Pak JK, Pak Wapres, diajak diskusilah oleh Presiden, saya yakin itu," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/10).
Saat pelantikan Jonan dan Arcandra yang dilakukan di Istana Negara Jakarta satu jam sebelum keberangkatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kalimantan Barat, Wapres JK tidak tampak hadir karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Makassar.
Namun Johan Budi menegaskan ketidakhadiran Wapres bukan berarti bahwa Presiden tidak melibatkan Wapres dalam penentuan posisi Menteri ESDM dan wakilnya dalam Kabinet Kerja.
"Saya kira Pak Wapres sudah tahu. Sebagai wakil yang membantu Presiden, tentu Presiden berdiskusi dengan Wapres, saya yakin beliau tahu," ujarnya.
Selain JK, pejabat yang tidak tampak hadir yakni Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Johan Budi menyatakan Menko Maritim juga sedang melaksanakan tugas atau kunjungan kerja ke luar kota.
"Kalau enggak salah (Luhut) lagi tugas. Apalagi Pak Luhut, Pak Luhut adalah bagian orang yang diajak diskusi juga," ucapnya.
Johan Budi mengatakan, penunjukkan Jonan dan Arcandra yang tampak tergesa-gesa sejatinya telah dipersiapkan sejak beberapa waktu lalu.
"Presiden harus cepat karena Menteri ESDM harus segera ada, definitif, karena beliau (Presiden) besok ada acara juga, minggu depan keluar kota kunjungan kerja, karena itu dirasa tepat hari ini dilantik baik Menteri ESDM maupun Wamen ESDM," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
