REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menginginkan kewirausahaan dapat dikembangkan di seluruh Indonesia karena jumlah pengusaha di Tanah Air pada saat ini masih dapat dikatakan minim.
"Saat ini, jumlah wirausaha di Indonesia merupakan yang terendah di kawasan ASEAN yakni hanya berkisar 1,6 persen," kata Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Selasa (11/10).
Ia mengingatkan bahwa wirausaha adalah elemen terpenting dari SDM industri. Untuk itu, ujar dia, Kemenperin juga berupaya meningkatkan jumlah wirausaha dengan cara memberi pelatihan keterampilan bagi sekolah menengah kejuruan atau SMK di seluruh Indonesia. Selain memberikan pelatihan ketrampilan di sekolah-sekolah, Kemenperin juga meluncurkan program "e-smart" bagi industri kecil dan menengah (IKM) dengan memanfaatkan "platform" digital yang bekerja sama dengan perusahaan rintisan dalam negeri.
Sebelumnya, Hipmi juga menyatakan siap mengawal Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang terkait dengan rencana model pendanaan usaha rintisan berbasis kredit usaha rakyat. "Pada intinya Hipmi menyambut baik sebab setelah kami tunggu di paket-paket sebelumnya, kali ini paketnya sesuai dengan aspirasi kebanyakan pengusaha rintisan di Hipmi dan pengusaha pemula lain," kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia.
Menurut Bahlil Lahadalia, Hipmi siap mengawal paket ekonomi tersebut agar benar-benar efektif hingga ke pelaku usaha. Bahlil mengatakan dengan pesatnya jumlah pengguna internet di tanah air membuat usaha rintisan menjamur di mana-mana utamanya di kalangan pelaku usaha muda dan pemula. Dia mengingatkan bahwa saat ini pengguna internet di Indonesia melebihi dari 100 juta orang, dan jumlah pelanggan ponsel adalah sebanyak 338,4 juta pelanggan dan menjamurnya pengguna media sosial hingga 72,3 juta orang.
"Integrasi mobile subscriber, netizen, dan pelanggan media sosial ini telah menciptakan potensi ekonomi digital Indonesia yang sangat besar. Saat ini valuasi pasar 'e-commerce' kita mencapai 1,7 miliar dolar AS dengan digital 'consumer' mencapai 51 juta orang," tuturnya.
Melihat peluang ini, Hipmi mendukung Paket Ekonomi XIV dan berharap, paket tersebut dapat membantu startup (rintisan) untuk memiliki akses pembiayaan ke lembaga keuangan serta menyadari bahwa tidak mudah bagi usaha rintisan memperoleh pembiayaan, mengingat usaha rintisan belum mampu menyediakan aset fisik sebagai agunan. Ia mengatakan jalan keluarnya adalah harus ada skema pembiayaan yang melibatkan program KUR guna menekan tingkat gagal bayar di usaha rintisan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika