REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Berkurangnya jumlah pelaku wirausaha nasional dalam kurun waktu 2011 sampai 2013 salah satunya dikarenakan kebijakan pemerintah yang tidak memberi jamninan untuk membina wirausaha sampai usaha kecil menengah (UKM).

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, M Natsir Mansyur.

Dia menuturkan, pelaku wirausaha nasional selama ini mengeluhkan tidak adanya jaminan (kebijakan) regulasi dari pemerintah.

"Kebijakan pemerintah tidak banyak memihak, tidak konsisten, dan tidak memberikan jaminan," ujar dia saat dihubungi Republika, Kamis (9/5) malam. 

Selain itu, infrastruktur juga masih kurang. Padahal, lanjut dia, idealnya Indonesia membutuhkan wirausaha sebesar tiga sampai lima persen dari total penduduk Indonesia. Apalagi, ia memaparkan, selama ini industri kreatif yang banyak menyerap tenaga kerja.

Maka dari itu Natsir meminta pemerintah memperbaiki regulasi.

"Keberpihakan pemerintah terhadap para wirausaha untuk memiliki usaha juga harus jelas dan konkret," tutur dia.

Artinya kebijakan pemerintah harus memihak para wirausaha. Tidak hanya itu, seharusnya pemerintah meningkatkan nominal alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia juga mengatakan seharusnya anggaran KUR yang disalurkan mencapai Rp 50 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika