REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI) meminta agar harga gas segera diturunkan untuk mengurangi harga produksi. Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI), Suryani S.F. Motik, penurunan harga gas tersebut dapat mendorong tingkat persaingan Usaha Kecil Menengah (UKM) baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
"Jadi dalam konteks bagaimana UKM bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan juga tentunya lewat kebijakan kita terima kasih Pak JK, artinya pemerintahan sekarang, KUR di bawah sembilan persen, kemudian komponen-komponen produksi juga lewat harga gasnya juga diturunkan. Karena bagi UKM untuk bisa bersaing baik pasar luar maupun di dalam kalau komponen costnya juga bisa bersaing, harganya bisa rendah," kata Suryani usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (10/10).
Dalam pertemuan ini, ia pun meminta kepada Wapres agar pemerintah membantu HIPPI meningkatkan persaingan UMKM dalam negeri. Suryani mengatakan, selain harga komponen, pasar bagi produk UKM juga sangat berpengaruh terhadap tingkat persaingan usaha kecil menengah.
"Jadi selain komponen cost, kita juga minta supaya pasar, pasarnya bagi produk-produk dalam negeri juga bisa selain kita mencari sendiri, tapi APBN APBD juga bisa dibuka untuk UKM," ujarnya.
Suryani menyampaikan, semakin cepat diturunkan harga komponen produksi UKM, maka akan memberikan peluang bagi pertumbuhan industri dalam negeri. Terlebih saat ini, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga telah diberlakukan. Sehingga, jika harga produksi industri dalam negeri tak dapat bersaing, maka pangsa pasar dalam negeri pun akan direbut oleh negara lainnya.
"(Penurunan harga gas) Buat kita lebih cepat, lebih baik. Tapi kita sadar bahwa tadi dijelaskan oleh Pak Wapres kemungkinan akan ada cross subsidi, dan sebagainya. Jadi bagi kita yang paling penting cost kita bisa berkurang, ini konsekuensi diberlakukannya MEA," ujarnya.
Terkait penurunan harga gas dan suku bunga, HIPPI mengatakan pemerintah tak dapat menjadikan Malaysia sebagai rujukan. Karena itu, menurut Suryani, Wapres JK mengatakan pemerintah akan merujuk pada harga gas di Thailand. Penurunan harga gas ini diyakininya akan memperbaiki kondisi UKM dalam negeri.
"Pak Wapres menjelaskan, rujukannya Thailand, okelah kita bisa. Minimal kita masih bisa walaupun di Asean yang lumayan tinggi kita tidak terbawa, tapi minimal kita jauh sudah berkurang. Sehingga kita yakin, kalau efisiensi di ongkos kerja berkurang itu ke depan akan lebih bagus lagi," kata Suryani.
Sebelumnya, sejumlah pelaku industri mendorong pemerintah agar segera menurunkan harga gas lebih cepat dari targetnya Januari 2017. Menurut Wakil Ketua Federasi Industri Kimia Indonesia (FIKI) Suhat Miyarso, target penurunan harga gas tersebut terlalu lama. Dengan mempercepat penurunan harga gas, para pelaku industri pun dapat meningkatkan tingkat persaingannya.
Pemerintah telah memutuskan menurunkan harga gas hulu untuk 11 sektor dan satu kawasan industri menjadi maksimal 6 dolar AS per MMBtu. Penurunan harga ini ditargetkan berlaku efektif per 1 Januari 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika