REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) AM Hendropriyono menilai, kebijakan amnesti pajak yang dilakukan pemerintah saat ini terbilang aman bagi pengusaha atau pejabat.
Terkait dengan kabar pemerintah Singapura melakukan upaya untuk menjegal program amnesti pajak, ia menilai bahwa tidak seharusnya pemerintah Indonesia terbawa siasat yang digencarkan pihak Singapura.
Mantan menteri di era orde baru ini menilai, wajar saja apabila Singapura melakukan langkah untuk mencegah dana yang tersimpan di sana justru keluar. Hanya saja, pemerintah Indonesia diminta untuk pasang badan demi menghadapi kepentingan bangsa lain.
Hendropriyono mengungkapkan keheranannya ketika ada imbauan kepada perbankan di Singapura untuk melaporkan nasabah asal Indonesia yang terindikasi mengikuti amnesti pajak. Alasannya, jika pemerintah di Singapura sejak lama tahu terdapat harta dan aset dalam jumlah besar yang tersimpan di sana, ia mempertanyakan mengapa pihak Singapura baru ribut-ribut sekarang.
"Ini masalah kepntingan nasional. Ini sangat aman. Singapura itu masalahnya lebih ke kepentingan nasional dia. Kita juga punya kepentingan kan. Kita sebagai bangsa Indonesia, kepentingan nasional harus kita Bela. Harus pasang badan dan buat bangsa," ujar Hendropriyono usai menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) untuk mengikuti amnesti pajak, Rabu (21/9).
Baca juga, Jokowi Jelaskan Tujuan Pengampunan Pajak.
Ia menilai, tanpa program amnesti pajak pun perbankan memang diharuskan melaporkan kepada kepolisian apabila ditemukan ada transaksi yang tak wajar. Perbankan di Indonesia pun juga harus melakukannya apabila memang ditemukan transaksi yang demikian.
"Saya coba melihat atau menjadi kaget, kenapa baru ribut sekarang. Kan kita sudah tahu kalau ada transaksi mencurigakan, gak usah karena ada amnesti, juga perlu diperiksa, ngapain pake ngomong. Itu kan urusan nasional dia. Nah kita jangan sampai kebawa oleh taktik strategi siasat orang dong. Kita kan punya kekuatan sendiri," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika