REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan dan langkah-langkah yang diambil Kementerian Pertanian dinilai sukses. Hal ini didasarkan dari survei kepuasan yang dilakukan beberapa lembaga survei.
Menurut hasil survei Center For Strategic & International Studies (CSIS), tingkat kepuasan terhadap kinerja Joko Widodo meningkat dari 50,6 persen di tahun pertama menjadi 66,5 persen pada tahun kedua.
Sementara itu, menurut survey yang dilakukan Institute for Developmet of Economic and Finance (Indef) pada Maret 2016 di sembilan provinsi, 22 kabupaten, 63 kecamatan, 254 desa dan 1.200 responden petani peserta program menyatakan, tingkat kepuasan responden terhadap kebijakan atau program Kementan sebesar 76,8 persen.
Kementerian Pertanian di bawah Andi Amran Sulaiman melakukan terobosan dengan merevisi peraturan presiden tentang tender, bantuan benih dan lain sebagainya. Tingkat kepuasan responden terhadap subsidi benih dan pupuk 79,99 persen.
Selain itu, Kementan juga mengeluarkan kebijakan terkait asuransi usaha tanaman padi (AUTP). "Asuransi ini petani membayar Rp 30 ribu per tahun," ujar Amran kepada Republika di kantornya, Selasa (20/9).
Dengan cara itu, kata dia petani akan terus melakukan produksi tanpa takut terjadinya gagal panen. Sementara itu, tingkat kepuasan responden terhadap bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan pembangunan infrastruktur sebesar 75,83 persen dan 71,99 persen.
Kepuasan ini pun terefleksi dalam perkembangan ketahanan pangan Indonesia yang paling signifikan di antara 113 negara. Menurut Food Security Index (GFSI), Indonesia adalah negara yang meraih peningkatan ketahanan pangan terbesar dengan 2,7 poin dan berada di peringkat 71 dunia.
Sedangkan secara nasional, sektor pertanian dinilai memberikan kontribusi terbanyak pada pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2016. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut sektor pertanian mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,18 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
