Jumat 16 Sep 2016 14:31 WIB

Program KUR Menyasar Sektor Pangan

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nidia Zuraya
 Petugas sedang berbincang dengan debitur di kantor penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di salah satu bank pemerintah. ilustrasi
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Petugas sedang berbincang dengan debitur di kantor penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di salah satu bank pemerintah. ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah ingin penyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) fokus ke sektor pangan, termasuk menyasar ke profesi petani, nelayan, dan peternak. Alasannya, selama ini tercatat porsi penyaluran KUR masih dikuasai oleh sektor perdagangan, baik besar dan eceran, yang mencapai 68 persen.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merilis, sektor pertanian yang di dalamnya mencakup perkebunan dan kehutanan baru menyerap KUR sebesar 15,51 persen. Sektor lainnya menyerap KUR lebih rendah lagi, yakni sektor jasa sebesar 10,86 persen, industri pengolahan 4,49 persen, dan perikanan 1,15 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan kondisi pemetaan porsi penyaluran KUR saat ini belum sesuai dengan target. Ia menilai KUR semestinya menyasar kredit mikro yang menyentuh petani, nelayan, dan peternak.

Tersendatnya KUR ke sektor pangan, lanjut Darmin, lantaran minimnya sumber daya manusia (SDM) atau petugas yang dimiliki perbankan dalam menjangka calon debitur di lapangan. "Komposisi yang sekarang belum sesuai dengan komposisi perekonomian kita. Sektor perdagangan selama ini lebih menguasai. Ini disebabkan karena perdagangan berada di garda terdepan, paling mudah dijangkau. Sementara sektor pertanian sulit untuk dijangkau,” jelas Darmin di kantornya, Jumat (16/9).

Sementara itu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad menyarankan pemerintah untuk mengambil pendekatan baru dalam menggenjot realisasi KUR di luar sektor perdagangan.

OJK juga merilis hasil kajian terhadap 3 bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang data debitur yakni BRI, BNI, dan Mandiri yang dilakukan pada tengah tahun ini. Hasilnya, diketahui 58,30 persen debitur yang menerima fasilitas KUR pada 2016 merupakan debitur baru, 23,73 persen merupakan debitur switching dari KUR skema lama, sisanya sebanyak 17,97 persen merupakan debitur switching dari kredit komersial.

“Untuk tahun depan, yang switching ini harus dikurangi. Pemerintah perlu mendalami kemungkinan adanya KUR khusus untuk mendorong ekskalasi pertumbuhan KUR di luar sektor perdagangan,” ujar Muliaman.

Kementerian Perekonomian mencatat, hingga September 2016 penyaluran KUR baru mencapai 65 persen dari target penyaluran sebesar Rp 120 triliun. Rinciannya, penyaluran tersebut meliputi kredit mikro sebesar Rp 44,7 triliun dan ritel Rp 20,5 triliun. Sementara untuk penempatan tenaga kerja Indonesia baru terealisasi Rp 79,5 miliar.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement