REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menggenjot target waktu tunggu kontainer di pelabuhan (dwelling time) menjadi 2,2 hari sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan salah satu upayanya, yaitu menarik 16 kementerian/lembaga yang terkait untuk berkantor di Pelabuhan Tanjung Priok selama satu bulan untuk uji coba. "Langkah yang sudah kita bicarakan dengan Pelindo, kita minta para pihak berkantor di sini, kasih batas waktu satu bulan, Pelindo sudah menyediakan tempatnya" ucapnya usai peresmian Terminal Peti Kemas Kalibaru di Jakarta, Selasa (13/9).

Kemudian, lanjut dia, akan ditunjuk salah satu koordinator untuk mengkoordinasikan seluruh kementerian/lembaga tersebut dalam proses percepatan dwelling time. "Misalnya, Ditjen Bea Cukai yang ditunjuk, maka akan satu koordinasi, kalau satu setuju semua harus setuju," ujarnya.

Dia mengatakan tidak akan membuat peraturan tertentu terkait percepatan dwelling time tersebut, karena saat ini tengah berupaya untuk mengurangi aturan-aturan. "Ini proses saja, kita bekerja dengan baik, prosesnya baik, tidak ada peraturan (baru) pun, kalau ksadaran sendiri pasti bisa," katanya.

Budi menargetkan Desember 2016, bisa mencapai target dwelling time yang semula 3,7 hari menjadi 2,2 hari. Dalam sambutan saat peresmian Terminal Peti Kemas Kalibaru atau New Priok Container Terminal One Tahap 1, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pelabuhan memperbaiki proses dwelling time, yang saat ini masih ada yang tujuh hingga delapan hari, contohnya di Pelabuhan Makassar, Surabaya dan Belawan.

"Jangan sampai tujuh hingga delapan hari, mau bersaing kayak apa tujuh sampai delapan hari, cara main seperti itu sudah tidak bisa lagi," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika