REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Asman Abnur, mendorong penggunaan sistem teknologi informasi (IT) untuk menurunkan proses dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sistem IT diyakini dapat mencegah adanya praktek pungli di pelabuhan.
"Menerapkan sistem e-government tidak boleh lagi ditawar. Pemerintahan dikelola teknologi IT digital. Tidak ada lagi celah untuk pungli," jelasnya saat melakukan kunjungan ke Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jumat (17/11).
Manpan RB mengajak agar instansi pemerintahan meninggalkan cara konvensional jika ingin maju. Menurutnya, peralihan pelayanan publik dari sistem konvensional menjadi digital sudah tidak bisa ditawar lagi. Ia juga meminta agar para aparatur sipil negara (ASN) memiliki sifat melayani (hospitality).
"Ke depan negara harus kuat, pelayanan jangan ikut perintah costumer yang salah. Buat standar yang benar, transparan, terbuka," ujarnya.
Ia juga meminta proses dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak bisa dipersingkat lagi. Menurut data Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak hingga 13 Oktober proses dwelling time tercatat selama 3,13 hari. Angka ini sudah turun menjadi di bawah 3 hari pada bulan ini.
Menurut Menpan RB, proses dwelling time bisa dikurangi melalui tidak bertemunya lagi pengguna jasa dengan pejabat berwenang. Penerapan sistem teknologi IT secara transparan, jelas dan terbuka sehingga pengguna jasa membayar langsung ke bank, dan tidak ada lagi bayar-bayar di belakang meja. Jika teknologinya memungkinkan, kapal yang belum sandar sudah diketahui jenis muatannya.
"Nah kalau ini sudah kita lakukan pelayanan publik sudah berdasarkan IT kemudian sistem sudah jalan, saya yakin dwelling time ini akan lebih cepat lagi," ungkapnya.
Ke depan, penerapan sistem IT di pelayanan pemerintahan ini diharapkan menjadi ciri khas Indonesia menuju negara maju.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
