REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati sejumlah asumsi makro yang akan dijadikan dasar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Salah satu poin penting yang diketok palu adalah target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang dipasang di angka 5,1 persen.
Traget ini di bawah angka pertumbuhan ekonomi yang pernah disebutkan dalam nota keuangan pada Agustus lalu sebesar 5,3 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku bahwa pemerintah merasa nyaman dengan angka 5,1 persen yang ia anggap realistis sekaligus memberikan keyakinan pada pasar.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa pihaknya tak ingin tahun depan ada revisi APBN yang bersifat pemangkasan anggaran seperti yang terpaksa dilakukan pemerintah saat ini. Bila memang ada revisi, lanjutnya, ia justru ingin revisi yang sifatnya memberikan porsi anggaran lebih besar.
Ia juga menegaskan bahwa konsistensi kebijakan makro pemerintah akan memberikan kepercayaan diri terhadap iklim ekonomi sehingga aliran modal masuk (capital inflow) bakal lebih besar.
"Mereka (para pemilik modal, red) akan berpikir bahwa pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang benar dan capital inflow akan banyak. Amnesti pajak, dana repatriasi sebabkan kita memiliki kepercayaan bahwa investasi lebih tinggi," ujar Sri Mulyani, Rabu (7/9) malam.