REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerima proposal dari 25 perusahaan penggemukan sapi (feedloter) yang siap melakukan impor serta pembibitan. Jumlah proposal bisa bertambah karena Kemendag masih membuka kesempatan bagi feedloter lain hingga sebelum masuk kuartal keempat 2016.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, dalam proposal ini terdapat rasio antara bakalan dan pembibitan (breeding). Proposal akan disetujui setelah feedloter memenuhi semua persyaratan yang diajukan Kemendag khususnya terkait pembibitan sapi sehingga bisa mengarah pada kemandirian.
"Kalau dulu hanya impor sapi bakalan, sekarang wajib dengan pembibitan yang baik, entah itu dari impor atau lokal," kata Oke ditemui di gedung DPR, Rabu (31/8).
Oke menjelaskan, untuk kuartal terakhir 2016 terdapat 150 ribu sapi yang izin impornya akan dikeluarkan oleh Kemendag. Kuota ini akan dibagi kepada sejumlah feedloter yang sesuai dengan perjanjian dalam program pembibitan.
Dalam himbauan Kementerian Pertanian, rasio antara sapi bakalan dan bibitan adalah 80:20 persen. Artinya jika terdapat feedloter yang mendapatkan kuota impor 1.000 ekor sapi, maka mereka harus melakukan pembibitan sebanyak 200 ekor dari jumlah tersebut.
Meski demikian Kemendag belum menentukan rasio dari sapi bakalan dan pembibitan. Rasio ini masih akan melihat nilai dari rasio yang diajukan setiap feedloter yang kemudian akan dirundingkan dengan perusahan tersebut.
Oke menuturukan, untuk menuju kemandirian sapi dalam lima tahun ke depan pihaknya memperkirakan rasio yang pas adalah 80:20 persen. Sedangkan jika pemerintah menginginkan ada kemandirian pada tiga tahun, maka rasio ini bisa 70:30 persen. "Tapi rasio ini masih melihat kapasitas dan kemampuan tiap feedloter," paparnya.
Dalam proses pembibitan ini, Oke menyatakan tidak ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang diterbitkan. Namun, pemerintah dan feedloter berkomitmen untuk sama-sama menjalankan proposal yang diajukan ke Kemendag. n
Ikuti Whatsapp Channel Republika