REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih belum menyalurkan dana kredit usaha rakyat (KUR) untuk peremajaan atau replanting sejumlah komoditas perkebunan termasuk karet. Penundaan penyaluran ini karena pemerintah masih menyiapkan peta jalan (roadmap) di masing-masing Kementerian. Padahal persiapan ini sudah dilakukan sejak Maret 2016.
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) Delima Hasri mengatakan, peremajaan karet seharusnya bisa dilakukan dengan segera pada tahun ini. Dengan peremajaan yang dijalankan pada 2016 maka pohon karet diharapkan bisa tumbuh dan bisa dipanen pada tiga tahun ke depan.
"Ini (replanting dengan mamanfaatkan KUR) belum jalan," kata Delima, Kamis (25/8).
Dia menyampaikan keberadaan peremajaan pohon karet memang sudah dibutuhkan. Sebab perkebunan karet yang ada saat ini hasilnya belum memuaskan. Usia tanaman yang tua membuat produksi karet di Indonesia kalah saing dengan jumlah produksi di sejumlah negara tetangga yang juga menjadi penghasil karet.
Menurut Delima, saat ini harga karet memang belum kembali ke harga yang normal karena perekonomian dunia terutama melemahnya perekonomian di Cina membuat ekspor karet menjadi tersendat. Namun hal ini juga harus ditanggapi secara baik jika pemerintah bisa melakukan peremajaan tahun-tahun ini karena pohon karet akan bisa dimanfaatkan para beberaa tahun ke depan. Sehingga ketika perekonomian dunia mulai membaik maka Indonesia sudah memiliki komoditas karet yang bisa diekspor guna menunjang pertumbuhan perekonomian global.
Di sisi lain, Delima juga berharap pemerintah bisa membangun indutri hilir untuk tanaman karet. Keberadaan industri karet di dalam negeri diyakini bisa menyerap produksi karet dalam negeri yang selama ini menjadi salah satu komoditas besar d tanah air. "Kita ini penghasil karet, tapi pabrik untuk mengolahh komoditas ini masih kurang," kata Delima.
Sementara, Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Perekonomian Musdalifah Machmud menuturkan, pihaknya memang masih melakukan koordinasi terkait program KUR untuk peremajaan karet. Perencanaan ini cukup alot karena membutuhkan rencana yang benar-benar matang sehingga program tersebut bisa bermanfaat tanpa merugikan pihak manapun termasuk petani karet. "Iya kita masih mendiksusikan hal ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika