REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) menyodorkan opsi perubahan skema pembangunan kilang Bontang kepada pemerintah. Pekan ini akan ada pembahasan intensif antara Pertamina dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait rencana perubahan skema pengembangan dari sebelumnya berupa Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) menjadi penugasan khusus.
Dengan adanya skema penugasan khusus, Pertamina dimungkinkan untuk mencari partner kerja termasuk beberapa negara yang mulai tertarik seperti Iran, Oman, atau Cina. Menariknya, dalam skema baru ini Pertamina belum tentu menjadi pemegang saham mayoritas.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menjelaskan, pihaknya akan melihat kemampuan finansial perusahaan untuk menentukan sejauh mana Pertamina akan masuk ke dalam kepemilikan saham. Mengenai pengajuan perubahan skema, lanjutnya, lebih kepada upaya Pertamina agar pembangunan kilang Bontang bisa lebih cepat. Skema KPBU selama ini dinilai sarat dengan syarat administrasi yang berbelit.
"Kita memang dalam rapat menyampaikan bahwa untuk menghindari proses yang agak panjang ya, dengan KPBU kan agak panjang ya. Tim kami juga bahas gimana percepat realisasi kilang kilang ini. Meskipun dalam penugasan ini Pertamina tidak harus mayoritas dalam kepemilikan saham. Ya nanti kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan Pertamina," jelas Dwi, Ahad (21/8).
Skema penugasan khusus membuat Pertamina berhak untuk mencari partner dalam membangun kilang Bontang. Cara ini serupa dengan yang dijalankan Pertamina dalam membangun kilang Tuban di mana perusahaan migas asal Rusia dilibatkan.
Khusus untuk Bontang, Dwi menambahkan, apabila penugasan khusus sudah resmi dimandatkan kepada Pertamina, maka pihaknya akan secara bertahap menjadi operator mayoritas meski di awal bisa saja Pertamina punya bagian kurang dari separuhnya.
"Kita targetnya ke arah mayoritas tetapi kita masuknya bertahap. Dalam perjalanannya, kita masuk," ujar dia.
Selain Oman, Iran, dan Cina melalui PetroChina, ternyata Kuwait juga menyataka ketertarikannya untuk masuk ke dalam proyek kilang Bontang.
Sementara itu, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih aktif terlibat pembahasan dengan Pertamina. Apapun skemanya nanti, lanjut Wiratmaja akan diputuskan mana yang bisa mendorong Pertamina untuk merampungkan proyek kilang Bontang lebih cepat.
"Semuanya masih sedang dalam pembahasan. Kita masih baru bahas, akan kita pilih mana skema yang terbaik. Mana yang lebih cepat," kata Wiratmaja.
Bila skema penugasan khusus bisa dilakukan, proses lelang pembangunan kilang Bontang direncanakan akan rampung pada Februari 2017 mendatang. Pembangunan kilang yang menelan investasi sekitar 12 miliar sampai 15 miliar dolar AS ini ditargetkan akan selesai pada 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika