REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam perkembangan ekonomi digital, pemerintah telah menyiapkan bebrgai program yang bsa digunakan para pelaku usaha, baik pemula (start-up), UMKM, maupun pebisnis yang sudah menjalankan usaha dengan cara konvensional ke digital. Mereka akan mendapat dukungan dari pemerintah dalam peralihan sistem jual beli ini.
Deputi IV Kementerian Koordinasri (Kemenko) Perekonomian, Rudy Silahuddin mengatakan, salah satu program yang telah disiapkan Kemenko Perekonomian adalah memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan pelaksanaan e-commerce. Pemerintah telah menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2016-2019.
Rancangan Peraturan Presiden tersebut menetapkan rencana aksi yang diperlukan untuk memperkuat ekosistem e-commerce nasional. Terdiri dari aspek pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan, sumber daya manusia, infrastruktur komunikasi, logistik, serta keamanan siber (cyber security). "Melalui Peta Jalan e-commerce ini, implementasi pengembangannya dapat dilakukan secara komprehensif dan sinergis," kata Rudy.
Salah satu prinsip pengembangan e-commerce nasional adalah pengutamaan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional UMKM dan startup. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung UMKM dan startup bukan hanya dari sisi pendanaan, tetapi keseluruhan ekosistem.
Rudy menuturkan, melalui diskusi dengan berbagai pihak pelaksana ekosistem, Kemenko Perekonomian berusaha memetakan pembagian peran antara pemerintah dan pihak di luar pemerintah, seperti dunia usaha, pemodal, inkubator, dan akademisi. Dari perbicangan ini, kementerian menilai peran pemerintah lebih sesuai sebagai fasilitator.
Regulasi e-commerce pun harus dirancang untuk bersifat light-touch, misalnya melalui penyederhanaan regulasi perizinan, penyederhanaan tata cara perpajakan bagi pelaku usaha pemula, program inkubasi bagi startup, dan peningkatan infrastruktur TIK sebagai tulang punggung pertumbuhan industri e-commerce. "Dalam hal pendanaan, kami juga sedang menyusun skema pendanaan alternatif, misalnya melalui urun dana (crowd funding), seed capital, dan modal ventura," kata Rudy.
Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenkop dan UKM, Prakoso BS menjelaskan, pertumbuhan Indonesia saat ini masih banyak ditopang oleh pengusaha kelas menangah dan UMKM. Jumlah UMKM yang sangat banyak membuat perekonomian bisa terjaga.
Sebelum masuk dalam era ekonomi digital, Kemenkop-UKM sudah sering melakukan pelatihan bagi pengusaha kecil maupun masyarakat yang ingin membangun bisnis mereka dari awal. Di era perkembangan ekonomi digital, Kemenkop-UKM mencoba melakukan pelatihan yang bisa menunjang pelaku usaha untuk terjun dalam bisnis secara digital. Meski belum banyak, namun Kemenkop-UKM telah memulai program yang berhubungan dengan ekonmi digital.
"Kita ada pelatihan Technopreuner, di mana para pelaku usaha didorong untuk mengerti dan memahami manfaat teknologi yang bisa menunjang usaha mereka," kata Prakoso.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
