REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk pembiayaan investasi yang dananya berasal dari luar APBN. Presiden Joko Widodo, dalam rapat terbatas, menyebut pembiayaan investasi non-APBN dapat mempercepat realisasi proyek-proyek yang ada.
"Nanti kita akan pisahkan yang APBN atau investasi pemerintah dikerjakan oleh menteri keuangan sebagai chief financial officer. Untuk pembiayaan investasi non-APBN mungkin nanti Bappenas yang jadi chief investment officer, biar garisnya jelas," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/8).
Jokowi juga telah meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk mengidentifikasi proyek apa saja yang dapat dibiayai dengan skema investasi non-APBN. Pemerintah mencatat, hingga saat ini ada sejumlah proyek infrastruktur senilai Rp 430 triiun yang tersebar di lima BUMN.
Presiden menyebut dana dari tax amnesty dan dana pensiun juga dapat dipakai untuk skema pembiayaan investasi non-APBN. Ia meminta menteri terkait untuk mulai menyiapkan skemanya.
"Kita harapkan kebutuhan investasi baik infrastruktur atau industri ini betul-betul bisa dikejar dengan cepat karena pola-pola yang kita gunakan berbeda dengan pembiayaan ekuitas," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
