REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menginginkan rencana pembentukan holding atau perusahaan induk untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan mengurangi kepemilikan saham negara atas BUMN.

Menteri BUMN Rini Soemarno menyebutkan, pembentukan holding tetap menjaga peran negara untuk turut serta mengelola BUMN secara langsung. Rini menjelaskan bahwa sejalan dengan pembentukan holding BUMN, pihaknya mengeluarkan saham seri A (saham negara) di beberapa perusahaan negara atau BUMN.

Langkah ini, lanjut Rini, menjadi salah satu upaya agar negara tetap turut serta dalam pengelolaan BUMN. "Membicarakan tentang aturannya bagaimana prosesnya, apa yang harus dijaga dalam arti bahwa untuk menjaga tentunya kita harus ada aturan yang betul-betul menjaga bahwa BUMN itu pengelolaannya tetap negara turut dalam pengelolaan. Jadi kita mengeluarkan yang namanya dan di beberapa tempat di BUMN kita sudah terjadi adanya satu saham seri A," katanya di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/8).

Rini mengaku, pembahasan soal holding BUMN akan dibawa ke rapat terbatas dengan Presiden Jokowi. Sebelumnya, Rini juga sempat menyebutkan bahwa pihaknya tengah menunggu peraturna pemerintah (PP) tentang pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN yang bergerak di sektor minyak dan gas (migas), pertambangan, perbankan, dan perumahan, sudah memasuki tahap finalisasi.

"Menyiapkan besok kita akan ada rapat terbatas mengenai holding. Jadi kita persiapkan hal-hal apa yang harus dibicarakan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika