REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu warisan besar dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dalam sepuluh tahun terakhir, Jokowi berhasil membangun begitu banyak bendungan, pelabuhan, jalan tol, jalan nasional, irigasi, pelabuhan, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ekonom sekaligus Chief Economist the Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan sebuah keharusan dalam meningkatkan konektivitas, pemerataan ekonomi, dan menumbuhkan daya saing Indonesia secara global. Namun, lanjut Sunarsip, peningkatan infrastruktur meninggalkan persoalan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor infrastruktur atau karya.
"BUMN-BUMN memang tumbuh, tapi terlalu banyak dibebani tugas sebagai agen pembangunan, akibatnya aspek kinerja finansial kedodoran," ujar Sunarsip saat forum group discussion (FGD) bertajuk "Kinerja BUMN, Realita atau Dongeng?" yang digelar di kantor Republika, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Sunarsip mengatakan, BUMN karya merupakan garda terdepan di balik suksesnya pembangunan infrastruktur Indonesia. Sunarsip menyampaikan BUMN karya mengambil risiko besar saat menjalankan penugasan pemerintah untuk membangun infrastruktur.
Alhasil, Sunarsip mengatakan, banyak BUMN karya seperti PT Waskita Karya yang harus 'berdarah-darah' dalam menyelesaikan mimpi besar pemerintah terkait infrastruktur. Sementara swasta, menurut Sunarsip, tidak tertarik untuk terlibat aktif di sektor ini meski menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sekali pun.
"Hampir selama ini, infrastruktur tidak ada yang dikerjakan swasta. Kalau ada pun paling beberapa dilepas, dijual lagi," ucap Sunarsip.
Sunarsip menyebut pemerintah tidak salah menegaskan BUMN karya untuk membangun infrastruktur. Persoalannya, lanjut Sunarsip, sistem pembayaran yang rumit dan berbelit-belit mengakibatkan persoalan terhadap arus kas BUMN karya.
"Problemnya itu karena tidak dibayar. Tahu enggak, rata-rata proyek infrastruktur itu baru dibayar ketika sudah selesai dibangun," lanjut Sunarsip.
Dengan begitu, BUMN karya harus menanggung seluruh biaya selama proses kontruksi berlangsung. Sunarsip menyampaikan BUMN karya pun tak serta-merta langsung mendapat pembayaran ketika proyek sudah selesai dikerjakan.
"Begitu mengajukan pembayaran, macam-macam teknis dan syaratnya banyak sekali, akibatnya banyak yang tidak bisa dibayar karena alasan tidak sesuai spesifikasi, padahal harus pemerintah monitor sejak awal. Inilah yang membuat swasta tidak mau terlibat," ucap Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) tersebut.
Sunarsip menyampaikan banyak BUMN karya pun yang harus terpaksa mencari pinjaman pembiayaan atau utang untuk menyelesaikan proyek infrastruktur. Sunarsip menilai pemerintah seharusnya bisa bertanggung jawab memberikan pembiayaan guna memuluskan pembangunan infrastruktur.
"Dengan begini, BUMN karya bisa lebih profesional. Intinya, kembalikan peran BUMN karya sebagai kontraktor. Membangun, selesai, dibayarnya jangan ditunda-tunda. Biar lebih adil, jangan BUMN-nya yang suruh utang, pemerintah saja yang utang kan pemerintah yang menugaskan," lanjut Sunarsip.
Menanti Tahun Monetisasi bagi BUMN Karya
Sunarsip berharap pemerintah baru nanti akan menjadi titik balik kebangkitan BUMN karya. Sunarsip berharap pemerintahan Prabowo Subianto menjadikan lima tahun ke depan sebagai tahun monetisasi infrastruktur.
"Tahun monetisasi ialah menjadikan uang dari proyek-proyek yang sudah dibangun. Infrastruktur ini sudah cukup masif, tapi monetisasinya masih kurang," ujar dia.
Sunarsip menyampaikan konektivitas yang telah tersambung di Pulau Jawa dsn sebagian besar Pulau Sumatera harus diikuti optimalisasi sejumlah kawasan industri di sekitarnya. Sunarsip menyebut banyak kawasan industri yang telah ditopang konektivitas belum sepenuhnya beroperasi maksimal.
Sunarsip juga menilai saat ini menjadi waktu yang tepat untuk membenahi kondisi BUMN-BUMN karya. Menurut Sunarsip, Kementerian BUMN bisa lebih fokus untuk membentuk holdingisasi BUMN karya.
"Ukuran itu penting. Saat menjadi holding maka ukuran BUMN menjadi lebih besar dan akan lebih dianggap oleh investor dan meningkatkan leverage perusahaan," sambung Sunarsip.
Sementara, bagi kondisi BUMN karya yang sakit, Sunarsip menilai bisa meniru langkah pemerintah Cina dengan membentuk entitas baru untuk menggantikan perusahaan lama. Sunarsip menyebut hal ini telah terbukti berhasil diterapkan dalam sektor BUMN asuransi.
"Mungkin nanti bisa membentuk holding BUMN kontruksi sendiri. Jadi ketika ada BUMN yang rusak, tidak langsung dilikuidasi, tapi bentuk entitas baru. Setelah menyelesaikan persoalan lama, baru dilikuidasi," kata Sunarsip.
Ikuti Whatsapp Channel Republika