Jumat 22 Jul 2016 09:51 WIB

IMF Minta G-20 Membuat Kebijakan yang Lebih Luas

Para peserta pertemua G-20 berpose sebelum pertemuan Menteri Keuangan dan Kepala Bank Sentral di Shanghai, Cina, (27/2).
Foto: Reuters
Para peserta pertemua G-20 berpose sebelum pertemuan Menteri Keuangan dan Kepala Bank Sentral di Shanghai, Cina, (27/2).

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dana Moneter Internasional (IMF) pada Kamis (21/7) mendesak anggota-anggota G-20 untuk mengambil kebijakan berbasis luas guna mengatasi risiko dan menghidupkan kembali pertumbuhan global.

"Pertumbuhan global masih lemah dan rapuh, serta keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa menandai perwujudan risiko penurunan penting bagi perekonomian dunia," kata IMF dalam sebuah catatan pengamatan untuk pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 di Chengdu, ibu kota provinsi Sichuan, Cina, pada 23-24 Juli.

IMF secara terpisah pada Selasa (19/7) merevisi proyeksi pertumbuhan global 2016 dan 2017 turun menjadi 3,1 persen dan 3,4 persen, karena ketidakpastian seputar Brexit. Pemberi pinjaman yang berbasis di Washington itu, juga memperingatkan pertumbuhan produktivitas rendah, ketergantungan pada utang, investasi rendah dan pengangguran tinggi, yang telah menyebabkan pertumbuhan yang mendasari menjadi lemah.

Bersama-sama dengan meningkatnya ketidaksetaraan, kekuatan ini dapat menciptakan lebih banyak tantangan dengan meningkatnya proteksionisme, dan mengurangi dukungan untuk reformasi serta keterbukaan perdagangan dan migrasi, IMF memperingatkan.

IMF meminta anggota-anggota G-20 untuk mengambil kebijakan berbasis luas guna mengatasi risiko dan menghidupkan kembali pertumbuhan global, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

"Sebuah transisi yang mulus dan dapat diprediksi untuk hubungan baru antara Inggris dan Uni Eropa yang sebanyak mungkin mempertahankan keuntungan dari perdagangan sangat penting" untuk mengurangi ketidakpastian di sekitar Brexit dan dampaknya," kata IMF.

IMF juga menyerukan kebijakan moneter, fiskal dan struktural untuk mendukung permintaan dan mengatasi ketergantungan pada utang.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement