REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meminta kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau operator minyak dan gas bumi (migas) yang memiliki wilayah kerja (WK) di perairan Natuna, Kepulauan Riau agar membangun kantor pendukung di Natuna. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebutkan, langkah ini dinilai menjadi satu bentuk presensi kegiatan ekonomi di Natuna.

Sudirman menilai, keberadaan kegiatan ekonomi yang kental di Natuna bisa mejadi penegasan atas kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut. Ia menyebutkan, total ada 16 wilayah kerja di Natuna, di mana lima di antaranya telah berproduksi dan 11 sisanya masih dalam tahap eksplorasi. Tak hanya itu, setidaknya ada 25 anjungan minyak lepas pantai di Natuna yang beroperasi.

"Presiden berikan arahan, supaya kegiatan bisnis atau usaha migas di Natuna ditingkatkan. Karena presensi ekonomi jadi penting. Dan sebisa mungkin kantor pendukung dari yang beroperasi di Natuna juga dipindahkan ke Kepulauan Natuna. Logistic base kalau bisa dipindah ke sana," ujarnya, Ahad (26/6).

Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dilakukan pengembangan ekonomi di Kabupaten Natuna. Jokowi ingin agar pengembangan ekonomi difokuskan pada sektor migas dan perikanan.

Pemerintah tengah memfokuskan perhatiannya ke Kabupaten Natuna. Hal ini karena kedaulatan Indonesia telah diganggu oleh Cina yang mengklaim perairan Natuna masuk dalam wilayah teritori mereka. Pemerintah Indonesia meyakini wilayah yang disebut Cina sebagai traditional fishing zone adalah perairan Natuna.

Ikuti Whatsapp Channel Republika