REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyusun peta jalan (road map) jangka panjang sampai tahun 2045 demi membantu Indonesia mencapai kemandirian pangan.

Ketua KEIN Soetrisno Bachir dalam perbincangan di Jakarta, Kamis (9/6), mengatakan, tanpa adanya peta jalan, kebijakan pangan pemerintah bisa tumpang tindih. "Jika ada peta jalan yang jelas, Presiden bisa lebih mudah untuk melakukan fungsi pengawasan sehingga kebijakan antarkementerian tidak berbenturan," ujar Soetrisno.

Dia melanjutkan, kemandirian di bidang pangan, mencakup pertanian, perikanan, dan industri yang terkait dengan itu, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan nelayan. Menurut Soetrisno, petani dan nelayan di Indonesia umumnya berada dalam kelompok marjinal, padahal di negara-negara maju nelayan dan petani adalah orang-orang yang makmur.

Selain itu, keberadaan peta jalan yang rencananya selesai pada Agustus 2016 itu dapat digunakan untuk mengendalikan harga pangan yang sampai saat ini masih menjadi masalah, terutama ketika memasuki bulan Ramadhan. "Mata rantai dari sektor produksi terlalu panjang yang memungkinkan terjadinya praktik kartel. Perusahaan-perusahaan bisa berkumpul dan menentukan harga sesuai kehendaknya," tutur Soetrisno.

Namun, kata dia, semua target tersebut tidak akan bisa terwujud tanpa kerja keras dan terobosan-terobosan dari pemerintah. "Para menteri juga harus bekerja. Kalau menteri tidak bisa menangani masalah pangan, ya, artinya dia tidak pas berada di posisinya," kata Soetrisno.

Menurut KEIN, sebagai solusi terkait pengendalian harga pangan, pemerintah harus bisa memperkuat peran BUMN bidang pangan seperti Bulog, Berdikari, dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Di samping itu, bisa pula pemerintah membentuk unit kerja terkait pangan atau membentuk lembaga baru.

"Yang penting, pemerintah harus bisa mengendalikan harga dan mencari solusi atas kesulitan yang dihadapi masyarakat di lapangan," ujar Soetrisno.

Ikuti Whatsapp Channel Republika