REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Badan Direksi Bank Dunia telah menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan (Fiscal Reform Development Policy Loan) sebesar 400 juta dolar AS atau Rp 5.482.800.000.000 untuk pemerintah Indonesia. Pinjaman yang pertama ini untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja negara.
Kedua tujuan tersebut diklaim sebagai komponen penting guna mempercepat pertumbuhan, mengurangi kemiskinan dan memperluas kesejahteraan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves menjelaskan, pendanaan senilai 400 juta dolar AS mendukung upaya pemerintah menuju reformasi kebijakan dan institusi pemerintahan guna meningkatkan pendapatan belanja negara.
"Dibandingkan dengan negara lain di kawasan dan negara berkembang lainnya, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah (13.1 persen pada tahun 2015) dan begitu pula dengan rasio pajak terhadap PDB (10.8 persen). Pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia saat ini diperkirakan hanya setengah dari potensi pajak yang ada," ujar Rodrigo dalam rilis resmi Bank Dunia, Rabu (1/5).
Oleh karena itu, menurutnya, belanja publik kini kurang menopang rencana pembangunan Indonesia. Pembelanjaan negara hanya sekitar 16.9 persen dari PDB di tahun 2014, lebih kecil dibanding rata-rata rasio negara berpenghasilan menengah di Asia, yaitu sebesar 28 persen.
Kurangnya anggaran untuk investasi penting mengakibatkan defisit infrastruktur yang besar yang mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi, serta kurangnya belanja untuk layanan kesehatan dan program perlindungan sosial yang meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan. "Reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin," ujar Rodrigo.
Lead Economist Bank Dunia di Indonesia, Ndiame Diop mengatakan, pemungutan pajak yang lebih banyak memerlukan usaha yang lebih intensif, jelas dan berkesinambungan di area kebijakan pendapatan dan administrasi.
"Hal ini tidak mudah, namun penting dilaksanakan karena berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga komoditas. Langkah reformasi yang diambil oleh Indonesia sangat penting dan akan memperkuat ketahanan ekonomi, serta memberi tanda kepada para investor bahwa Indonesia terbuka bagi dunia usaha," ujar Ndiame Diop.
Ikuti Whatsapp Channel Republika