REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pertanian Indonesia dinilai masih menemui kendala yakni kurangnya kepemilikan lahan. Selain itu, pertanian masih memiliki kendala di sektor permodalan.
"Dari total 26,1 juta rumah tangga usaha pertanian di seluruh Indonesia, 56 persen di antaranya atau 14,6 juta rumah tangga usaha pertanian memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare. Luasan yang marjinal ini jauh di bawah skala keekonomian," ujar Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Mulialam D Hadad, Senin (23/5).
Padahal, kata dia, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang memiliki peran cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Bahkan kontribusi dari sektor sektor pertanian terhadap PDB Indonesia mencapai 13,6 persen, tertinggi kedua setelah sektor industri pengolahan yang berkontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 20,8 persen. Lebih dari separuh PDB sektor industri pengolahan adalah berbasis pertanian. Sektor pertanian juga merupakan penyerap terbesar tenaga kerja, yaitu sekitar 35 persen dari total tenaga kerja.
Saat dilihat secara holistik dari hulu hingga hilir dalam suaru rantai nilai, maka kontribusi sektor peryanian terhadap PDB secara agregat mencapai sekitar 55 persen. Nilai ini masih bisa berkembang ketika pertumbuhan di sektor pertanian ditingkatkan dengan penggunaan teknologi dan dukungan sistem logistik modern. Hal ini kemudian bisa berdampak pada PDB Indonesia saja yang semakin meningkat, kesejahteraan petani dan pelaku ekonomi pedesaan pun akan pasti bertambah.
Selain permasalah lahan, Muliaman menjelaskan kendala terberat yang dihadapi oleh para petani adalah persoalan sulitnya permodalan. Lahan pertanian yang relatif kecil dan tidak memiliki sertifikat, kata dia, menyebabkan petani sulit mendapatkan pembiayaan formal yang jauh lebih efisien dibandingkan rentenir.
Kesulitan permodalan kemudian menghambat petani untuk bisa menggunakan input-input pertanian yang berkualitas maupun untuk menerapkan teknologi baru. Apabila kendala ini tidak diatasi secara serius maka produktivitas dan daya saing komoditas pertanian Indonesia akan mengalami stagnasi, sehingga kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian semakin sulit untuk ditingkatkan.
Dengan permasalahan ini, pemerintah harus memperlebar akses para petani terhadap sumber-sumber permodalan formal. Meskipun pemerintah telah meningkatkan pemberikan kredit usaha rakyat (KUR), namun skema lain tetap harus dibuka. Pembukaan skema lain bisa semakin mempermudah petani untuk mendapatkan akses pembiayaan
"Financial inclusion perlu kita percepat dan diperluas, hingga mencakup para petani dan pelaku ekonomi lainnya sepanjang rantai nilai komoditas pertanian, terutama mereka yang berada di pedesaan," kata Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika