REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai ada tiga tantangan utama yang harus diatasi dalam mengembangkan keuangan syariah. Pertama, kurangnya inovasi produk. Kedua, kurangnya ahli keuangan syariah. Ketiga, komitmen kuat yang sesuai dengan standar internasional.
"Tantangannya, bagaimana mewujudkan pembiayaan yang tepat karena sumbernya harus diperluas dan optimalisasi untuk SDG (Sustainable Development Goals), termasuk pembiayaan syariah,"kata Agus Martowardojo dalam acara 41st Annual Meeting Islamic Development Bank Group di Jakarta Convention Center, SJakarta, enin (16/5).
Agus menjelaskan, forum IDB ini hadir dalam waktu yang tepat, saat masyarakat global berupaya mencapai SDG. Menurut Agus, SDG menargetkan banyak tantangan dibandingkan Milenium Development Goals (MDGs), dengan tujuan untuk mengentaskan kemsikinan dan kebutuhan utama untuk pembangunan.
Untuk mencapai SDG, kata Agus, membutuhkan pembiayaan dan dukungan dari berbagai pihak, karena banyaknya masyarakat yaitu sebanyak 1 miliar orang yang hidup dalam kemiskinan.
"Sejak 2013, kami sudah terlibat dalam SDG, tapi tantangannya meluas, meskipun industri keuangan syariah ikut menunjukkan adanya perkembangan berarti," kata Agus.
Untuk Indonesia, ujar Agus, upaya yang sudah dilakukan yaitu mengembangkan cetak biru untuk keuangan syariah dan pengembangan ekonomi, termasuk merumuskan lima pilar strategis. Pertama, pengrmbangan produk dan pasar, dengan tujuan menciptakan produk keuangan syariah dan instrumen likuiditas untuk pendalaman pasar keuangan.
"Sejauh ini kami sudah menerbitkan aturan hedging instrumen syariah dan instrumen lainnya dan syariah repo," ujarnya.
Kedua, pengembangan SDM dan market enpowerment, dengan mendorong pendidikan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di keuangan syariah. Indonesia, kata Agus, memiliki Indonesia Syariah Economic Festival sebagai strategi forum mengenalkan peran indonesia dalam keuangan syariah. Ketiga, memperkuat pengawasan framework. Agus mengungkapkan, pihaknya memiliki inisiatif zakat institute, dan memanfaatkan pembayaran zakat untuk pembiayaan pembangunan.
"Keempat, dukungan pembiayaan infrastruktur untuk sektor riil dan UMKM ada model untuk mendukung kewirausahaan dan model bisnis lainnya. Kelima, mempromosikan struktur industri yang lebih efisien dengan partisipasi aktif dalam bagian keuangan syariah global dan memperkuat kerja sama dengan institusi internasional," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
