REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --  Ketua Umum Asosiasi UMKM Ichsan ‎Ingratubun mengatakan, KUR yang dilaksanakan perbankan baik milik negara maupun swasta, tidak akan sampai ke usaha mikro. Sebab perbankan hanya akan melihat dan menyalurkan dana KUR kepada usaha yang telah jelas dan terlihat bisa memberikan hasil akhir positif, ketimbang mereka yang baru memulai usaha (mikro).

"Sekarang bank juga pasti mau mendapatkan keuntungan. Mereka tidak akan mau memberikan dana KUR untuk usaha mikro yang baru berkembang. Pasti penyaluran ini untuk UKM yang sudah bekerja sama lebih dulu, sehingga bisa dipercaya," ujar Ichsan, Ahad (24/4).

Padahal, kata Ichsan, saat ini dari 60 juta UMKM yang ada di Indonesia, hampir 70 persen merupakan usaha mikro. Mereka adalah masyarakat yang baru akan memulai usaha atau bangkit dari usaha mereka yang sempat gulung tikar. Sementara 30 persen sisanya adalah UKM yang telah mampu berusaha dan mengembangkan usaha mereka.

Selain itu, persyaratan yang mengharuskan ada surat berharga yang digadaikan seperti BPKP motor atau surat lainnya, membuat usaha mikro kesulitan melakukan peminjaman modal usaha ke perbankan. Hal ini karena, tak semua masyarakat yang akan mendirikan usaha mikro memiliki syarat-syarat yang diinginkan perbankan.

Untuk menyiasati persoalan ini, pemerintah sebaiknya menghidupkan kembali koperasi yang selama ini mati suri. Keberadaan koperasi yang banyak menaungi‎ usaha mikro khususnya di pedesaan bisa menjadi solusi tersendiri di saat perbankan seret dalam penyaluran dana.

Koperasi dinilai harus diberikan suntikan dana lebih oleh pemerintah agar mereka bisa menyalurkan modal kepada usaha mikro. Apalagi dengan konsep koperasi yang ada, sistem peminjaman melalui badan ini lebih memudahkan para pelaku usaha mikro untuk mulai berwiraswasta.

"‎Suntikan dananya harus tepat. Kalau tidak, maka pertumbuhannya tidak akan kelihatan," kata Ichsan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika